Singgung Pemindahan Ibu Kota di Depan Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Ingin Lobi DPR

Kompas.com - 06/05/2019, 23:48 WIB
Presiden Joko Widodo berbuka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo berbuka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta di depan pimpinan lembaga tinggi negara, Senin (6/5/2019).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, itu merupakan strategi dari pemerintah melobi parlemen agar rencana tersebut mulus dibahas di Senayan.

"Ini akan mempercepat proses. Karena bagaimanapun, proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik, bahkan sampai dalam bentuk undang-undang," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin malam.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru


Ditanya wartawan secara terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku, belum bisa berbicara banyak mengenai setuju atau tidaknya para wakil rakyat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Sebab, kajian pemindahan ibu kota masih dilakukan pemerintah, belum masuk ke tahap pembahasan bersama-sama DPR RI.

Meski demikian, pada dasarnya, DPR RI menyambut baik rencana itu. Apalagi, jika pemindahan itu tidak membebani APBN. Tinggal harus dilihat bagaimana konsep pemindahan ibu kota negara itu ke depannya.

"Tadi itu kami diyakinkan Bapak Presiden ada cara-cara yang tidak membebankan APBN. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana konsep Bappenas disinkronkan dengan Kemenkeu, baru nanti dibahasnya di DPR," ujar Bambang.

Baca juga: Bappenas: Porsi APBN Kecil dalam Pembangunan Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Swasta

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin petang.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya ya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Namun, ia tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X