Kompas.com - 06/05/2019, 23:48 WIB
Presiden Joko Widodo berbuka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo berbuka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta di depan pimpinan lembaga tinggi negara, Senin (6/5/2019).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, itu merupakan strategi dari pemerintah melobi parlemen agar rencana tersebut mulus dibahas di Senayan.

"Ini akan mempercepat proses. Karena bagaimanapun, proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik, bahkan sampai dalam bentuk undang-undang," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin malam.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Ditanya wartawan secara terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku, belum bisa berbicara banyak mengenai setuju atau tidaknya para wakil rakyat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Sebab, kajian pemindahan ibu kota masih dilakukan pemerintah, belum masuk ke tahap pembahasan bersama-sama DPR RI.

Meski demikian, pada dasarnya, DPR RI menyambut baik rencana itu. Apalagi, jika pemindahan itu tidak membebani APBN. Tinggal harus dilihat bagaimana konsep pemindahan ibu kota negara itu ke depannya.

"Tadi itu kami diyakinkan Bapak Presiden ada cara-cara yang tidak membebankan APBN. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana konsep Bappenas disinkronkan dengan Kemenkeu, baru nanti dibahasnya di DPR," ujar Bambang.

Baca juga: Bappenas: Porsi APBN Kecil dalam Pembangunan Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Swasta

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin petang.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya ya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Namun, ia tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X