Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN

Kompas.com - 06/05/2019, 20:07 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjamin pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa tak akan membebani anggaran negara.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Namun, Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota memakan biaya hingga Rp 466 triliun dan akan melibatkan swasta. Pemindahan itu juga akan dilakukan dalam lima tahun anggaran.

Di hadapan para pimpinan lembaga negara, Jokowi hanya menegaskan bahwa pemerintah serius dalam rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini.

Sebab, Jakarta atau Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk serta wilayah geografis yang rentan bencana.

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.

Baca juga: Buka Puasa Bareng Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Singgung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kepala Negara memastikan pemindahan Ibu Kota ini akan dikonsultasikan dengan seluruh lembaga terkait, baik dari sisi hukum maupun sisi politik.

Ia bahkan menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yjyanguga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.

Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Ada juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, serta Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Daerahnya Potensial jadi Ibu Kota Baru, 4 Gubernur Ini Diundang ke Istana

Hadir juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam serta Nono Sampono.

Ada pula Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Menteri kabinet kerja juga hadir seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri tiba di Istana Negara pukul 17.00 WIB. Begitu tiba, keduanya langsung mengambil posisi duduk diapit Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com