Kompas.com - 07/05/2019, 12:04 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada indikasi provokasi dan pembentukan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Hadi saat rapat kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

"Terdapat indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU dan provokasi serta upaya cipta opini melalui media sosial masih gencar," ujar Hadi.

Baca juga: Wiranto Sebut Tak Ada Kecurangan di Pemilu 2019

Selain itu, lanjut Hadi, ada tudingan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat Rapat Kerja dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat Rapat Kerja dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).
Hadi memprediksi, jika situasi tersebut terus berlangsung, maka akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.

"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang sudah kami prediksi," kata dia.

Terkait hal itu, Panglima TNI menegaskan, pihaknya akan melaksanakann deteksi dini cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat setiap ada perkembangan situasi.

Baca juga: Tokoh Agama Apresiasi Pemilu di NTT Tanpa Kecurangan

TNI bersama Polri juga melakukan patroli bersama di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah. TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X