Wiranto Sebut Tak Ada Kecurangan di Pemilu 2019

Kompas.com - 06/05/2019, 15:59 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia pun merasa heran dengan banyaknya tudingan kecurangan pemilu yang dialamatkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Padahal, kata Wiranto, banyak negara yang justru mengapresiasi Indonesia lantaran sukses menyelenggarakan pemilu serentak yang rumit.

Baca juga: TKN Terima 14.843 Dugaan Kecurangan yang Untungkan 02, Ini Komentar Sandiaga

"Ada utusan-utusan (luar negeri) untuk memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dikenal dengan pemilu yang terbesar, serentak satu hari, sulit, tapi toh dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Wiranto. 

"Kok kita sendiri yang malah menuduh bahwa pemilu itu ada kecurangan terstruktur, sistematis, masif, tambah brutal lagi. Itu tidak benar. Saya katakan tidak benar karena saya sebagai Menko Polhukan kalau itu ada tentu saya tahu dan saya masuk di dalamnya sebagai aktor," lanjut Wiranto.

Ia pun meminta masyarakat menghargai jasa para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat bertugas dengan mempercayai sepenuhnya proses yang berlangsung selama pemungutan suara.

Wiranto menambahkan, jika ada masyarakat yang tak setuju dengan hasil pemungutan suara, mereka bisa menyelesaikannya melalui proses hukum yang telah disediakan.

Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada pihak yang merasa dicurangi ketika pemilu namun tak menempuh jalur hukum dan melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan publik.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Minta Bukti Tudingan Kecurangan, Bukan Sekedar Klaim Sepihak

"Kalau ada kekurangan atau selisih suara yang perlu diperdebatkan, ada Mahkamah Konstitusi di sana. Jadi kita sudah antisipasi bahwa kalau kecurangan itu kalaupun ada itu wadahnya ada. jangan kemudian menuduh sepihak seakan terjadi seperti itu," ujar Wiranto.

"Maka yang menang siapapun maka dikatakan itu kecurangan. Kemudian mengajak masyarakat untuk tidak mematuhi hukum. Itu jelas salah. Jelas melanggar hukum, melanggar konstitusi," lanjut Wiranto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban Bagi Nelayan

Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban Bagi Nelayan

Nasional
KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X