Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Tak Ada Kecurangan di Pemilu 2019

Kompas.com - 06/05/2019, 15:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia pun merasa heran dengan banyaknya tudingan kecurangan pemilu yang dialamatkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Padahal, kata Wiranto, banyak negara yang justru mengapresiasi Indonesia lantaran sukses menyelenggarakan pemilu serentak yang rumit.

Baca juga: TKN Terima 14.843 Dugaan Kecurangan yang Untungkan 02, Ini Komentar Sandiaga

"Ada utusan-utusan (luar negeri) untuk memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dikenal dengan pemilu yang terbesar, serentak satu hari, sulit, tapi toh dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Wiranto. 

"Kok kita sendiri yang malah menuduh bahwa pemilu itu ada kecurangan terstruktur, sistematis, masif, tambah brutal lagi. Itu tidak benar. Saya katakan tidak benar karena saya sebagai Menko Polhukan kalau itu ada tentu saya tahu dan saya masuk di dalamnya sebagai aktor," lanjut Wiranto.

Ia pun meminta masyarakat menghargai jasa para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat bertugas dengan mempercayai sepenuhnya proses yang berlangsung selama pemungutan suara.

Wiranto menambahkan, jika ada masyarakat yang tak setuju dengan hasil pemungutan suara, mereka bisa menyelesaikannya melalui proses hukum yang telah disediakan.

Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada pihak yang merasa dicurangi ketika pemilu namun tak menempuh jalur hukum dan melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan publik.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Minta Bukti Tudingan Kecurangan, Bukan Sekedar Klaim Sepihak

"Kalau ada kekurangan atau selisih suara yang perlu diperdebatkan, ada Mahkamah Konstitusi di sana. Jadi kita sudah antisipasi bahwa kalau kecurangan itu kalaupun ada itu wadahnya ada. jangan kemudian menuduh sepihak seakan terjadi seperti itu," ujar Wiranto.

"Maka yang menang siapapun maka dikatakan itu kecurangan. Kemudian mengajak masyarakat untuk tidak mematuhi hukum. Itu jelas salah. Jelas melanggar hukum, melanggar konstitusi," lanjut Wiranto.

Kompas TV Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait dengan kondisi pascapemilu serentak. Wiranto melihat banyaknya tindakan-tindakan melanggar hukum di media sosial yang perlu ditanggulangi. Wiranto mengapresiasi langkah Kominfo yang telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, namun menurut Wiranto tindakan tersebut dapat dilakukan lebih tegas berupa <em>shutdown</em>. Simak pernyataan Wiranto dalam rapat koordinasi terkait kondisi pascapemilu serentak berikut ini. #Wiranto #Media #PelanggaranHukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com