Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Pertemuan Terbatas dengan Media Asing, Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019

Kompas.com - 06/05/2019, 20:51 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan atau press briefing dengan wartawan media asing.

Pertemuan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019), pukul 16.00 WIB.

Pertemuan dilakukan secara terbatas. Hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo.

Sementara, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan.

Baca juga: Prabowo Gelar Pertemuan Terbatas dengan Wartawan Media Asing di Kertanegara

Dalam pertemuan tersebut Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN), antara lain Ketua BPN Djoko Santoso, Anggota Dewan Penasihat BPN Rizal Ramli, Direktur Hubungan Luar Negeri Irawan Ronodipuro, dan Direktur Kampanye BPN Sugiono.

Ada pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Direktur Materi Debat Sudirman Said.

Saat ditemui seusai pertemuan, Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai patut dijelaskan ke kalangan internasional.

"Ya pokoknya ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada kalangan internasional," ujar Sudirman.

Baca juga: Apa Kata Media Asing tentang Persiapan Pemilu di Indonesia?

Menurut Sudirman, dalam pertemuan itu, BPN memaparkan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kekeliruan terkait Pemilu 2019.

Mantan Menteri ESDM di Kabinet Kerja itu menyebut bahwa ada permintaan dari sejumlah media asing agar Prabowo menggelar pertemuan.

Oleh sebab itu, kata Sudirman, BPN tidak mengundang wartawan dari media nasional.

"Jadi tadi itu pertemuan dengan wartawan asing untuk menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kalian semua," kata Sudirman.

"Kalau tiap hari kan ketemu media nasional," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com