Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keresahan Kubu 02 Mengenai Situng KPU, Minta Diaudit Sampai Dihentikan

Kompas.com - 07/05/2019, 08:18 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesalahan input dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat resah salah satu peserta dalam Pemilihan Presiden 2019.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melaporkan kesalahan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu mengklaim telah menemukan kesalahan input yang lebih besar daripada KPU.

Baca juga: [BERITA POPULER] Tanggapan TKN Terkait Usul Sandiaga Situng KPU Diaudit | Penghina Rizieq Jadi Tersangka

Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jumlahnya sampai ribuan.

"Kalau dilihat dari laporan-laporan pusat pelaporan di berbagai provinsi itu sangat banyak," kata Dasco usai melaporkan temuan itu di Kantor Bawaslu, Kamis (2/5/2019).

Berdasarkan hal itu, BPN Prabowo-Sandiaga pun meminta ada penanganan khusus soal Situng KPU. Permintaannya dari mulai diaudit sampai dihentikan prosesnya.

Minta diaudit dan dihentikan

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta agar sistem KPU tersebut diaudit. Alasannya karena Sandiaga mendapat banyak laporan kesalahan input dalam Situng.

Baca juga: Timses Jokowi: Kalau Yakin Paslon 02 Menang, Kenapa Repot Minta Situng Diaudit?

Kesalahan input tersebut berkembang menjadi kecurigaan bahwa ada kecurangan yang terstruktur dalam penghitungan.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Demi Pemilu Berkualitas, Sandiaga Minta Situng KPU Diaudit

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat memgajari para peserta pelatihan OK OCE untuk selfie dengan produk di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat memgajari para peserta pelatihan OK OCE untuk selfie dengan produk di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019)

Menurut dia audit ini penting. Permintaan ini bukan karena suaranya dan Prabowo kalah dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Melainkan demi menjamim kualitas pemilu itu sendiri.

"Karena ini bukan hanya soal kalah menang, yang melaporkan kecurangan ini dua kubu, baik di 01 atau 02. Untuk memastikan pemilu jujur adil dan kita menghadirkan pemilu yang berkualitas, sudah saatnya kita audit apa yang terjadi sampai berulang kali terjadi kesalahan data entry," ujar dia.

Baca juga: Sandiaga Usul Situng KPU Diaudit, TKN Jokowi-Maruf Setuju, tetapi...

Sebelum Sandiaga, BPN Prabowo-Sandiaga juga telah membuat permintaan yang lebih ekstrim. Mereka meminta agar proses penghitungan lewat Situng dihentikan. Salah satu anggota BPN yang menyampaikan permintaan ini adalah Fadli Zon.

"Pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa memang Situng ini sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli.

Menurut dia, menghentikan proses peghitungan suara melalui Situng tidak akan berpengaruh karena hasil akhir pemilu. Sebab hasil pemilu akan ditetapkan melalui penghitungan manual berjenjang.

Penolakan KPU

KPU pun menjawab keresahan-keresahan BPN atas Situng itu. Salah satunya Komisioner KPU Ilham Saputra yang menjawab permintaan Sandiaga Uno, soal audit Situng.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com