Timses Jokowi: Kalau Yakin Paslon 02 Menang, Kenapa Repot Minta Situng Diaudit?

Kompas.com - 06/05/2019, 18:03 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mempertanyakan usulan calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno terkait audit sistem informasi penghitungan suara (situng).

Menurut Arsul, usul tersebut bertolak belakang dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengklaim menang.

"Kalau mereka yakin bahwa paslon 02 yang pada akhirnya menang, kenapa mesti repot dengan meminta Situng diaudit segala?" kata Arsul ketika dihubungi, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Wacana Audit Situng KPU, Diusulkan Sandiaga hingga Disepakati TKN

Menurut Arsul, yang lebih penting untuk diperhatikan bukan Situng melainkan rekapitulasi manual berjenjang.

Arsul mengatakan situng hanya akan memberikan efek psikologis kepada pasangan calon yang kalah selama proses penghitungan. Namun tidak bisa benar-benar menjadi patokan atas kemenangan atau kekalahan paslon.

Meskipun secara umum Situng bisa menjadi gambaran. Arsul pun menilai permintaan Sandiaga ini karena suara paslon 02 itu selalu di bawah Jokowi-Ma'ruf dalam Situng KPU.

"Pada akhirnya siapapun yang terbukti lebih banyak perolehan suaranya itulah yang akan unggul baik via situng maupun dalam penghitungan manual. Dan paslon 02 dan jajarannya tampaknya grogi melihat realitas bahwa input Situng menunjukkan keunggulan Paslon 01," kata dia.

Sebelumnya, Sandiaga meminta Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diaudit.

Sebab, Sandiaga meminta agar Situng KPU diaudit. Sandiaga mendapat laporan banyak kesalahan input suara di situng yang bisa diakses publik di website resmi KPU itu.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Diminta Sandiaga Audit Situng, KPU Sebut Sudah di Awal

Sandiaga mengatakan, permintaannya untuk mengaudit Situng itu bukan karena suaranya kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, audit ini penting untuk kualitas pemilu itu sendiri.

"Karena ini bukan hanya soal kalah menang, yang melaporkan kecurangan ini dua kubu, baik di 01 atau 02. Untuk memastikan pemilu jujur adil dan kita menghadirkan pemilu yang berkualitas, sudah saatnya kita audit apa yang terjadi sampai berulang kali terjadi kesalahan data entry," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X