Keresahan Kubu 02 Mengenai Situng KPU, Minta Diaudit Sampai Dihentikan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melaporkan kesalahan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu mengklaim telah menemukan kesalahan input yang lebih besar daripada KPU.

Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jumlahnya sampai ribuan.

"Kalau dilihat dari laporan-laporan pusat pelaporan di berbagai provinsi itu sangat banyak," kata Dasco usai melaporkan temuan itu di Kantor Bawaslu, Kamis (2/5/2019).

Berdasarkan hal itu, BPN Prabowo-Sandiaga pun meminta ada penanganan khusus soal Situng KPU. Permintaannya dari mulai diaudit sampai dihentikan prosesnya.

Minta diaudit dan dihentikan

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta agar sistem KPU tersebut diaudit. Alasannya karena Sandiaga mendapat banyak laporan kesalahan input dalam Situng.

Kesalahan input tersebut berkembang menjadi kecurigaan bahwa ada kecurangan yang terstruktur dalam penghitungan.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Menurut dia audit ini penting. Permintaan ini bukan karena suaranya dan Prabowo kalah dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Melainkan demi menjamim kualitas pemilu itu sendiri.

"Karena ini bukan hanya soal kalah menang, yang melaporkan kecurangan ini dua kubu, baik di 01 atau 02. Untuk memastikan pemilu jujur adil dan kita menghadirkan pemilu yang berkualitas, sudah saatnya kita audit apa yang terjadi sampai berulang kali terjadi kesalahan data entry," ujar dia.

Sebelum Sandiaga, BPN Prabowo-Sandiaga juga telah membuat permintaan yang lebih ekstrim. Mereka meminta agar proses penghitungan lewat Situng dihentikan. Salah satu anggota BPN yang menyampaikan permintaan ini adalah Fadli Zon.

"Pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa memang Situng ini sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli.

Menurut dia, menghentikan proses peghitungan suara melalui Situng tidak akan berpengaruh karena hasil akhir pemilu. Sebab hasil pemilu akan ditetapkan melalui penghitungan manual berjenjang.

Penolakan KPU

KPU pun menjawab keresahan-keresahan BPN atas Situng itu. Salah satunya Komisioner KPU Ilham Saputra yang menjawab permintaan Sandiaga Uno, soal audit Situng.

Ilham mengatakan KPU telah lebih dulu mengaudit sistem itu sebelum digunakan dalam Pemilu 2019.

"Sudah diaudit di awal oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," kata Ilham.

Oleh karena itu, dia menilai tidak ada urgensinya mengaudit sistem tersebut pada akhir penggunaannya. Ilham mengatakan KPU belum berencana melakukan audit kembali.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan atas peluang untuk melakukan audit itu di kemudian hari.

"Ya bisa aja nanti kalau kemudian perlu kita audit ya kita audit," ujarnya.

Sementara itu terkait permintaan untuk dihentikan, Komisioner KPU Viryan Azis menegaskan pihaknya tak akan melakukan itu. Viryan mengatakan Situng baru akan dihentikan setelah semua data selesai dimasukan.

Alasan penolakan ini karena KPU merasa Situng adalah bagian dari hak publik. Situng merupakan salah satu bentuk transparansi dalam melakukan rekapitulasi suara nasional Pemilu serentak 2019.

"Itu adalah hak publik dalam mendapatkan informasi," ujar Viryan.

Jika ada kesalahan input, bukan sistemnya yang dihentikan. KPU tinggal melakukan perbaikan sementara sistem tetap berjalan.

Dia menilai penghentian Situng justru akan berdampak negatif bagi masyarakat yang sedang memantau proses jalannya rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 secara nasional.

Sebab, hanya melalui Situng, siapapun dapat mengakses dokumen C-1 dari penjuru Tanah Air.

"Apakah ada peserta Pemilu yang bisa mengakses formulir C-1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy dengan mudah kalau tidak dengan Situng? Tidak ada. Ya jadi Situng itu kebutuhan kita bersama," ujar Viryan.

Memahami manfaat Situng

Di tengah polemik soal Situng ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan apa saja manfaat sistem ini untuk publik.

Titi mengatakan sebelum ada Situng, pengawalan penghitungan suara menjadi kemewahan yang hanya dimiliki peserta pemilu saja.

Masyarakat yang ingin mendapatkan update dari penghitungan suara harus melakukannya secara manual dengan datang ke tiap kelurahan dan kecamatan.

"Sekarang kemewahan yang dulu hanya jadi milik peserta pemilu, sekarang bisa diakses oleh publik," kata Titi.

Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kelurahan hingga kecamatan untuk memantau penghitungan suara.

Pada akhirnya, ini justru membuka ruang partisipasi publik atas pelaksanaan pemilu. Bahkan temuan kesalahan input itu juga terjadi berkat partisipasi masyarakat. Partisipasi itu tidak akan tercipta jika KPU tertutup dan menghentikan akses Situng.

Namun, kesalahan input yang kerap dikeluhkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Titi mengatakan KPU harus menindaklanjuti segala laporan kesalahan. Kemudian KPU harus mengumumkan hasil tindak lanjut tersebut.

KPU tidak cukup hanya mengumumkan bahwa kesalahan input itu telah diperbaiki.

"Tetapi juga apa yang sudah dilakukan KPU. Apakah itu murni kesalahan kelalaian atau ada kesengajaan untuk membuat gaduh dan kisruh. Jadi jangan hanya mengatakan sudah memperbaiki," ujar Titi.

Ini merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPU. Ini juga untuk menjaga profesionalitas KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Ketepatan data dalam Situng itu penting meskipun bukan merupakan alat penghitungan yang resmi.

"Kan kita tidak mau kesalahan input ini membuat publik beranggapan KPU kurang profesional. Padahal posisi Situng ini penting untuk transparansi. Jadi KPU harus serius mengelolanya," ujar Titi.