Keresahan Kubu 02 Mengenai Situng KPU, Minta Diaudit Sampai Dihentikan

Ilham mengatakan KPU telah lebih dulu mengaudit sistem itu sebelum digunakan dalam Pemilu 2019.

"Sudah diaudit di awal oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," kata Ilham.

Baca juga: Sandiaga Usul Situng KPU Diaudit, TKN Jokowi-Maruf Setuju, tetapi...

Oleh karena itu, dia menilai tidak ada urgensinya mengaudit sistem tersebut pada akhir penggunaannya. Ilham mengatakan KPU belum berencana melakukan audit kembali.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan atas peluang untuk melakukan audit itu di kemudian hari.

"Ya bisa aja nanti kalau kemudian perlu kita audit ya kita audit," ujarnya.

Sementara itu terkait permintaan untuk dihentikan, Komisioner KPU Viryan Azis menegaskan pihaknya tak akan melakukan itu. Viryan mengatakan Situng baru akan dihentikan setelah semua data selesai dimasukan.

Baca juga: TKN Minta KPU Lebih Cepat Selesaikan Penghitungan di Situng

Alasan penolakan ini karena KPU merasa Situng adalah bagian dari hak publik. Situng merupakan salah satu bentuk transparansi dalam melakukan rekapitulasi suara nasional Pemilu serentak 2019.

"Itu adalah hak publik dalam mendapatkan informasi," ujar Viryan.

Jika ada kesalahan input, bukan sistemnya yang dihentikan. KPU tinggal melakukan perbaikan sementara sistem tetap berjalan.

Baca juga: Fahri Hamzah Setuju Situng KPU Diaudit secara Menyeluruh

Dia menilai penghentian Situng justru akan berdampak negatif bagi masyarakat yang sedang memantau proses jalannya rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 secara nasional.

Sebab, hanya melalui Situng, siapapun dapat mengakses dokumen C-1 dari penjuru Tanah Air.

"Apakah ada peserta Pemilu yang bisa mengakses formulir C-1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy dengan mudah kalau tidak dengan Situng? Tidak ada. Ya jadi Situng itu kebutuhan kita bersama," ujar Viryan.

Memahami manfaat Situng

Di tengah polemik soal Situng ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan apa saja manfaat sistem ini untuk publik.

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Titi mengatakan sebelum ada Situng, pengawalan penghitungan suara menjadi kemewahan yang hanya dimiliki peserta pemilu saja.

Baca juga: Timses Jokowi: BPN Sedang Kalap sehingga Minta Situng KPU Dihentikan

Masyarakat yang ingin mendapatkan update dari penghitungan suara harus melakukannya secara manual dengan datang ke tiap kelurahan dan kecamatan.