Jika Ibu Kota Dipindah, Kekhususan Pemerintahan Jakarta Akan Hilang

Kompas.com - 30/04/2019, 10:48 WIB

Christoforus Ristianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Christoforus Ristianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Simpang Susun Semanggi.(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo akan mengubah status Jakarta yang saat ini menyandang sebagai daerah khusus.

"Implikasi hukum jika pemindahan Ibu Kota dilakukan adalah status DKI sebagai daerah khusus Ibu Kota akan berubah pastinya. Jadi, UU tentang DKI harus diubah karena bukan lagi daerah khusus Ibu Kota kan," papar Refly kepada Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Menyandang daerah khusus membuat Jakarta memiliki keistimewaan dalam mengelola pemerintahannya. Misalnya, kotamadya di Jakarta tak memiliki DPRD dan walikotanya pun ditunjuk bukan dipilih oleh rakyat.

Jika Ibu Kota dipindahkan, kata Refly, maka Jakarta akan menjadi provinsi biasa seperti Jawa Barat kecuali pemerintah menetapkan Jakarta menjadi provinsi khusus.

"Yang jelas tidak bisa lagi menyandang provinsi khusus Ibu Kota. Kalau pemerintah mau menentukan Jakarta sebagai daerah khusus lain ya bisa saja. Soalnya di Indonesia ada daerah khusus, ada juga daerah istimewa, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua," ungkapnya kemudian.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas rencana pemindahan ibu kota negara di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah mengkaji sejumlah lokasi di dalam dan luar Pulau Jawa. Rapat terbatas yang dipimpin presiden dan wakil presiden ini dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja terkait dan sejumlah kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Presiden jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota negara sudah muncul sejak era pemerintahan presiden pertama Soekarno. Presiden menimbang kembali siap atau tidaknya Jakarta sebagai ibu kota memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis. Dengan menimbang aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaaan ada sejumlah lokasi yang dikaji pemerintah. Setelah rapat Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan dalam rapat tersebut Bappenas memberikan 3 alternatif ibukota. Yang pertama tetap di Jakarta. Yang kedua dalam radius 50 hingga 70 kilo meter dari Jakarta. Dan yang ketiga di luar jawa. Dari 3 alternatif tersebut Presiden Jokowi dinyatakan memilih alternatif ketiga. #PresidenJokowi #PemindahanIbuKota

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.