"Quick Count" dan Kearifan Berpolitik

Kompas.com - 25/04/2019, 16:23 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi

Quick count berguna sebagai instrumen pengawasan dan pengawalan dari potensi kecurangan pasca pemungutan suara.

Secara regulatif, metode hitung cepat telah diatur dalam Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam pemilu melalui survei tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 449 dalam UU Pemilu menyatakan, pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana dan metodologi yang digunakan.

Lembaga survei juga dilarang melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ancaman pidana menunggu bila mereka melanggar.

Bahkan lembaga National Democratic Institute (NDI) mendukung penerapan quick count dalam menjaga demokrasi berdasarkan pengalaman melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu di berbagai negara.

NDI juga menerbitkan handbook berjudul "The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civic Organizations and Political Parties", yang menguraikan manfaat quick count dalam menyelamatkan pemilu di enam negara, yaitu Panama, Bulgaria, Filipina, Kenya, Dominika, dan Chile, agar hasilnya tidak dimanipulasi oleh konstestan yang memiliki kekuasaan besar.

Kita juga berharap penyelenggara pemilu dan pemerintah sungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh kedua belah pihak sesuai koridor hukum dalam kerangka demokrasi.

Adapun untuk sengketa hasil pemilu, sudah ada Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Elite politik sebaiknya menghindari potensi konfrontasi untuk menggerakkan warga masyarakat, seperti people power, dan mau melaporkan kecurangan ke mahkamah internasional selain hal tersebut bukan koridor mekanisme yang semestinya juga bukan jalan demokrasi yang kontitusional.

Kearifan berpolitik

Secara terminologis politik berasal dari bahasa Yunani: politikos, dalam bahasa Arab disebut siyasah, yang memiliki makna generik hal yang berkaitan dengan warga negara (polis).

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X