"Quick Count" dan Kearifan Berpolitik

Kompas.com - 25/04/2019, 16:23 WIB
IlustrasiKOMPAS.com Ilustrasi

Pasal 449 dalam UU Pemilu menyatakan, pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana dan metodologi yang digunakan.

Lembaga survei juga dilarang melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ancaman pidana menunggu bila mereka melanggar.

Bahkan lembaga National Democratic Institute (NDI) mendukung penerapan quick count dalam menjaga demokrasi berdasarkan pengalaman melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu di berbagai negara.

NDI juga menerbitkan handbook berjudul "The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civic Organizations and Political Parties", yang menguraikan manfaat quick count dalam menyelamatkan pemilu di enam negara, yaitu Panama, Bulgaria, Filipina, Kenya, Dominika, dan Chile, agar hasilnya tidak dimanipulasi oleh konstestan yang memiliki kekuasaan besar.

Kita juga berharap penyelenggara pemilu dan pemerintah sungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh kedua belah pihak sesuai koridor hukum dalam kerangka demokrasi.

Adapun untuk sengketa hasil pemilu, sudah ada Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Elite politik sebaiknya menghindari potensi konfrontasi untuk menggerakkan warga masyarakat, seperti people power, dan mau melaporkan kecurangan ke mahkamah internasional selain hal tersebut bukan koridor mekanisme yang semestinya juga bukan jalan demokrasi yang kontitusional.

Kearifan berpolitik

Secara terminologis politik berasal dari bahasa Yunani: politikos, dalam bahasa Arab disebut siyasah, yang memiliki makna generik hal yang berkaitan dengan warga negara (polis).

Adapun esensi inti politik adalah demos, yang artinya kehendak rakyat yang harus menguasai negara.

Sesungguhnya berpolitik adalah kebutuhan dasar setiap manusia dalam memperjuangkan kepentingan dan kebajikan bersama secara berkeadaban.

Melalui cara kekuatan argumentasi, persuasi dan kesungguhan komitmen meraih kepercayaan rakyat, bukan lewat kekerasan dan paksaan.

Di dalam tradisi Yunani, memaksa orang lewat kekerasan, kebiasaan memaksa dengan kekuasaan daripada persuasi, dinilai sebagai cara-cara pra-politik, yang dinisbatkan kepada karakterisitik orang-orang yang hidup di luar masyarakat yang menjujung tinggi nilai keadaban dalam hidup bersama (civic).

Meski sejak awal kata politik menyiratkan gagasan kehidupan ideal yang diimpikan, namun saat ini kata politik menjadi kata yang berlumuran caci maki dan terkesan hampa moralitas. Maka, menjadi tanggung jawab kita semua merawat politik menjadi lebih bermartabat.

Mari kita bangun berpolitik dengan semangat altruisme, doktrin etik yang mendorong setiap individu termotivasi untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, atau dalam etika tasawuf sering disebut dengan istilah futuwwah, yakni sikap totalitas seseorang yang siap dan senang melayani kepentingan orang banyak serta memikul beban bagi kesejahteraan rakyat.

Pada hakikatnya, kontestasi kekuasaan meraih jabatan politik dilakukan untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi menjadi manusia paling bermanfaat dalam kompetisi mewujudkan kesejahteraan rakyat, tentu dengan cara dan jalan yang baik sesuai koridor hukum yang demokratis.

Mari jadikan khidmat kita berpolitik sebagai jalan ibadah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi Indonesia ke depan yang lebih baik. Bukan jalan yang membuat masyarakat terpecah belah apalagi menderita. Semoga!

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X