TKN Jokowi-Ma'ruf: Kami Akan Buktikan, Kecurangan Dilakukan Kubu 02

Kompas.com - 24/04/2019, 18:48 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan saat mendatangi Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/2018). Fabian Januarius KuwadoDirektur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan saat mendatangi Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf akan mengumumkan bukti kecurangan yang diduga dilakukan oleh pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti itu.

"Karena selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik bahwa kecurangan terjadi dan korbannya adalah 02. Kami akan buktikan, kecurangan-kecurangan itu justru dilakukan oleh pihak 02," ujar Irfan di Posko Cemara, Menteng, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Mengaku Terima Hampir 25.000 Aduan Kecurangan Pemilu

 

Irfan mengatakan bukti ini berasal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke hotline TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sejak dibuka pada 9 April, kata Irfan, sudah ada 25.000 pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pemilu. Saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mengklasifikasi jenis pelanggarannya.

"Kami berupaya sedapat mungkin menyampaikan laporan terhadap pengaduan tersebut, baik (kecurangan) itu (dilakukan) oleh simpatisan pendukung 02 maupun yang menguntungkan 02. Artinya kerugian ada di kami," kata Irfan.

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

 

Irfan juga berkomentar soal narasi pemilu curang yang terus-menerus digaungkan BPN Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, sikap ini berlawanan dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

"Logikanya adalah kalau mereka mengklaim kemenangan 62 persen, kenapa meminta pemilu diulang? Kenapa khawatir dengan adanya kecurangan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritik terkait pelaksanaan pemilu.

Baca juga: TKN: Narasi Kecurangan yang Disampaikan BPN Wujud Kekalahan Prabowo

 

Salah satunya adalah Bambang Widjojanto yang menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019. 

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pascareformasi," ujar Bambang.

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu Rugikan Kedua Paslon, KPU Harus Segera Bersikap

Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil, dan transparan.

"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2019. Wiranto menerangkan, Indonesia sudah memiliki sistem dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut Wiranto, jika ada pihak yang menemukan kecurangan, mereka dapat melakukan tindakan dengan membuat laporan ke lembaga yang berwenang. Wiranto meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. <strong>#Wiranto #Pemilu2019 #MenkoPolhukam</strong>

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X