Hasil Pilpres di 34 Provinsi Versi "Quick Count" Poltracking

Kompas.com - 18/04/2019, 11:44 WIB
Perolehan suara tersebut berdasarkan data masuk sebesar 99,30 persen hingga Kamis (18/4/2019). Poltracking IndonesiaPerolehan suara tersebut berdasarkan data masuk sebesar 99,30 persen hingga Kamis (18/4/2019).

KOMPAS.com  - Lembaga survei Poltracking melakukan hitung cepat atau quick count perolehan suara Pemilu 2019 dari 34 provinsi di Indonesia. Hingga Kamis (18/4/2019) pagi, Poltracking telah mengumpulkan sampel sebanyak 99,30 persen.

Dari data yang terkumpul, terlihat raihan suara kedua pasangan calon di masing-masing provinsi. Ada beberapa provinsi yang menjadi lumbung bagi masing-masing calon, di mana mereka menguasai suara mayoritas.

Pasangan petahana, Joko Widodo-Ma'ruf Amin kuat di Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, dan Papua. Di kelima provinsi tersebut, Jokowi-Ma’ruf mengantongi suara lebih dari 77 persen, bahakan lebih dari 91 persen.

Hal itu jelas mendominasi suara yang ada dan menekan lawan hingga mendapat suara begitu rendah.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Sandi juga memiliki basis kuat yang menyumbang banyak suara untuk mereka. Misalnya di Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.

Di lima provinsi tersebut, paslon nomor urut 02 memenangkan persaingan dengan mengumpulkan suara di atas 64-87 persen.

Baca juga: 5 Lumbung Suara Terbesar Jokowi dan Prabowo Versi Quick Count Poltracking

Namun, di beberapa provinsi, terjadi persaingan ketat antara kedua paslon dengan selisih perolehan suara yang tipis.

Seperti apa? Berikut data lengkap perbandingan perolehan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi di 34 provinsi Indonesia.

DKI Jakarta

Jokowi-Ma’ruf: 50,07 persen
Prabowo-Sandi: 49,93 persen

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X