Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Jokowi Yakin Rusdi Kirana Tak Terlibat

Kompas.com - 12/04/2019, 12:53 WIB
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo usai kampanye di Sirkuit Sentul, Bogor, Jumat (12/4/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo usai kampanye di Sirkuit Sentul, Bogor, Jumat (12/4/2019).

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini Duta Besar RI di Malaysia Rusdi Kirana tak terlibat dalam kasus surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri juga adalah sepenuhnya urusan Komisi Pemilihan Umum, bukan urusan pemerintah atau pun perwakilan pemerintah di sana.

Hal itu disampaikan oleh capres petahana itu menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kampanye di Sentul, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Bawaslu dan Polri Bertindak Tegas soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Awalnya, Jokowi menegaskan bahwa Bawaslu dan Polri harus bertindak tegas dalam mengusut dugaan surat suara tercoblos ini.

"Seperti yang saya sampaikan, dicek saja. Dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu, baik oleh kepolisian, kalau ada yang dilanggar, Bawaslu bisa menindak, kalau ada pidananya. Polri harus tegas, polisi harus tegas lakukan tindakan hukum," kata Jokowi.

Berdasarkan video yang beredar, surat suara yang ditemukan itu tercoblos untuk pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sementara, surat suara pileg tercoblos untuk caleg Partai Nasdem, salah satunya untuk Davin Kirana yang tak lain adalah anak dari Rusdi Kirana.

Baca juga: Kasus Surat Suara Tercoblos Akan Diselesaikan Sebelum 14 April 2019

Bawaslu sudah membenarkan kebenaran video itu. Bawaslu dan KPU kini tengah melakukan penyelidikan lebih jauh.

Ketika ditanya apakah artinya Jokowi mengizinkan Bawaslu memeriksa Rusdi Kirana, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah termasuk perwakilan di Malaysia tidak terlibat dalam kasus ini.

"Ingat ya, ini urusan pemilu ini, adalah urusannya KPU yang independen. KPU di luar negeri itu ada yang namanya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Tidak ada urusan pemerintahan yang di sini, enggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan Pemilu di luar negeri," ujar dia.

Baca juga: Ada Dugaan Surat Suara Tercoblos, BPN Minta Jokowi Ganti Dubes RI di Malaysia

Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) Irawan Ronodipuro meminta Presiden Jokowi mencopot Rusdi Kirana dari posisi Duta Besar RI untuk Malaysia.

Irawan menilai kasus surat suara tercoblos ini telah mencoreng nama Indonesia di mata internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan negara," ujar Irawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019).



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X