Ada Dugaan Surat Suara Tercoblos, BPN Minta Jokowi Ganti Dubes RI di Malaysia

Kompas.com - 11/04/2019, 19:00 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana saat ditemui di Hotel Pullman Miri, Serawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTODuta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana saat ditemui di Hotel Pullman Miri, Serawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018).

SURABAYA, KOMPAS.com - Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) Irawan Ronodipuro meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana terkait dugaan surat suara yang tercoblos, seperti digambarkan dalam video yang beredar.

Dalam video yang beredar di WhatsApp dan media sosial, tampak surat suara sudah tercoblos yang dimuat dalam puluhan kantong. Diduga, hal ini terjadi di Selangor, Malaysia.

Irawan menilai kasus tersebut telah mencoreng nama Indonesia di mata internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan negara," ujar Irawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Pastikan Video Surat Suara Tercoblos di Malaysia Bukan Hoaks

Selain itu, lanjut Irawan, kasus dugaan suarat suara yang tercoblos harus diusut tuntas.

Menurut dia, beredarnya video itu menjadi bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," kata Irawan.

Sebelumnya, Direktur Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Komisi Pemiliham Umum (KPU) untuk menghentikan sementara pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia.

"Hari ini membuat surat ke KPU RI untuk menyetop pelaksanaan pemilu di Malaysia sampai dengan surat suara yang tercoblos itu jelas berapa yang sudah dicoblos, mana yang belum di coblos, sehingga untuk memulai pemilu bisa dilanjutkan dengan bersih jujur dan adil," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/4/2019).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Nasional
Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Nasional
Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Nasional
Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X