Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Bertambah Jadi 192.866.254

Kompas.com - 08/04/2019, 21:50 WIB
Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di KPU Jombang, Rabu (20/3/2019).KOMPAS.com/MOH. SYAFII Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di KPU Jombang, Rabu (20/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga atau DPThp 3. Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPThp 3 meningkat dibanding jumlah pemilih DPThp 2 menjadi 192.866.254.

Angka ini terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri.

"Jumlah total pemilih di dalam negeri 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (8/4/2019).

Dalam hasil rekapitulasi DPThp 3, 15 Desember 2018 lalu, total ada 192.828.520 pemilh. Jumlah ini terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih di luar negeri.

Baca juga: Bagaimana jika Saya Belum Terdaftar di DPT Pemilu 2019?

Jika dibandingkan dengan DPThp 2, total ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 37.734, sebanyak 9.640 pemilih dari dalam negeri dan pemilih luar negeri bertambah 28.094 pemilih.

Penambahan jumlah pemilih diikuti dengan bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Total ada 809.699 TPS di dalam negeri. Jumlah ini bertambah sebanyak 199 TPS, dari jumlah sebelumnya sebesar 809.500 TPS.

"Terdapat penambahan 199 TPS, 46 TPS itu penambahan TPS baru, sementara 153 TPS itu TPS hasil regrouping. Regrouping itu TPS sudah ada, hanya karena ada beberapa perubahan, maka dilakukan regrouping," ujar Arief.

Sementara itu, di luar negeri ada TPS. Dua metode lainnya, yaitu kotak suara keliling (KSK) berjumlah 2.326, dan pos sebanyak 426. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X