PKS: Janji Hapus Pajak Motor Berhasil Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 05/04/2019, 08:39 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyambut gembira hasil survei terbaru  Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas PKS berada di angka 5 persen.

Elektabilitas PKS naik 0,9 persen jika dibandingkan survei Charta Politika sebelumnya di awal Maret. Elektabilitas PKS juga naik jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang dirilis oleh sejumlah lembaga lain.

"Kami gembira, terima kasih Charta Politika, angkanya naik. Survei Litbang Kompas 4,5 persen, CSIS 4,6 persen, Charta 5 persen. Saya yakin PKS naik terus," ucap Mardani saat menghadiri rilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: PKS Optimistis Raih 12 Persen Suara pada Pemilu 2019

Mardani menilai kenaikan elektabilitas ini karena program yang ditawarkan PKS mencuri perhatian publik. Salah satu program yang kontroversi ialah penghapusan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan SIM seumur hidup.

"PKS memang progresif, hapus pajak STNK, SIM seumur hidup, bikin banyak orang marah tapi bikin banyak orang tertarik. Politik gagasan berhasil tingkatkan elektabilitas," kata Mardani.

Baca juga: Hoaks, Beredar Poster Sejumlah Caleg PKS Dukung RUU Poligami

Selain itu, Mardani menilai kenaikan elektabilitas PKS ini juga dipengaruhi oleh dukungan partai tersebut kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam survei, memang tergambar sebanyak 20 persen responden memilih PKS karena faktor Prabowo-Sandi.

"Kami turut mendapatkan coattail effect dari pilpres. Ini sangat penting," sebut Mardani.

Baca juga: Presiden PKS: Tidak Boleh Ada Hoaks, Jadikan Pileg dan Pilpres Rekreasi Politik

Survei ini dilakukan 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Nasional
31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X