Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawal Pemilu, Upaya Menjaga Demokrasi dari Kecurangan..

Kompas.com - 04/04/2019, 13:22 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.comPemilu 2019 sudah di depan mata. Tak kurang dari dua pekan mendatang, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi menentukan presiden-wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, juga DPD.

Indonesia sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, meski begitu peluang untuk terjadi kecurangan selalu ada. Praktik curang seperti politik uang, penggelembungan atau penggelapan suara tentunya mungkin saja terjadi.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin (Bawaslu), salah satu pos rawan terjadi kecurangan terletak pada proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, ketika ditemukan 103 WNA terdaftar dalam DPT.

Tidak hanya proses penyusunan DPT, kerawanan pelanggaran juga dapat terjadi di bagian lainnya.

"Menurut IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar," kata Afif.

Baca juga: Bawaslu: Pendataan Pemilih Pemilu Rawan Kecurangan

Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut terlibat langsung mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan cara aktif mengawal jalannya pemilu.

Kawalpemilu.org

Pada 2014, sebuah organisasi bernama Kawalpemilu.org lahir dari gagasan seorang  praktisi teknologi informasi asal Gresik bernama Ainun Najib.

Organisasi berbasis relawan ini sukses mengawal Pemilu 2014 dengan cara mendigitasi ratusan ribu formulir C1 Salinan yang ada di website KPU.

Namun, ada yang lebih penting dari formulir C1 Salinan, yakni formulir C1 Plano.  Di inilah rekap otentik hasil pemilihan suatu TPS dituliskan. Data ini akan terpampang di masing-masing TPS setelah proses penghitungan selesai, sebelum dikirim ke website KPU.

Tahun ini, Kawalpemilu.org membutuhkan kontribusi dari sebanyak mungkin relawan dari seluruh Indonesia untuk ikut melaporkan hasil pemilu di sekitarnya melalui teknologi.

Bekerja sama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity, gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS).

Baca juga: KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara

Contoh formulir C1 Plano yang bisa dikirim ke Kawalpemilu.orgKawalpemilu.org Contoh formulir C1 Plano yang bisa dikirim ke Kawalpemilu.org

Masyarakat diminta memfoto formulir C1 Plano yang dipampang  di TPS-nya, kemudian mengunggahnya ke upload.kawalpemilu.org.

Semakin banyak formulir C1 Plano yang terlaporkan, berarti semakin banyak data yang terjaga kebenarannya.  Melalui KPSJ, data perolehan suara bisa dikawal bersama-sama, semua orang bisa memverifikasinya jika terjadi kejanggalan.

Berdasarkan data Kawalpemiu.org, pada 2014 terdapat sekitar 470.000 TPS yang terpantau. Sementara tahun ini jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 809.000 TPS.

Adapun, jumlah formulir di masing-masing TPS juga mengalami peningkatan menjadi 5-7 formulir, karena pemilu kali ini memilih eksekutif juga legislatif.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com