Kawal Pemilu, Upaya Menjaga Demokrasi dari Kecurangan..

Kompas.com - 04/04/2019, 13:22 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu

KOMPAS.comPemilu 2019 sudah di depan mata. Tak kurang dari dua pekan mendatang, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi menentukan presiden-wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, juga DPD.

Indonesia sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, meski begitu peluang untuk terjadi kecurangan selalu ada. Praktik curang seperti politik uang, penggelembungan atau penggelapan suara tentunya mungkin saja terjadi.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin (Bawaslu), salah satu pos rawan terjadi kecurangan terletak pada proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, ketika ditemukan 103 WNA terdaftar dalam DPT.

Tidak hanya proses penyusunan DPT, kerawanan pelanggaran juga dapat terjadi di bagian lainnya.

"Menurut IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar," kata Afif.

Baca juga: Bawaslu: Pendataan Pemilih Pemilu Rawan Kecurangan

Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut terlibat langsung mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan cara aktif mengawal jalannya pemilu.

Kawalpemilu.org

Pada 2014, sebuah organisasi bernama Kawalpemilu.org lahir dari gagasan seorang  praktisi teknologi informasi asal Gresik bernama Ainun Najib.

Organisasi berbasis relawan ini sukses mengawal Pemilu 2014 dengan cara mendigitasi ratusan ribu formulir C1 Salinan yang ada di website KPU.

Namun, ada yang lebih penting dari formulir C1 Salinan, yakni formulir C1 Plano.  Di inilah rekap otentik hasil pemilihan suatu TPS dituliskan. Data ini akan terpampang di masing-masing TPS setelah proses penghitungan selesai, sebelum dikirim ke website KPU.

Tahun ini, Kawalpemilu.org membutuhkan kontribusi dari sebanyak mungkin relawan dari seluruh Indonesia untuk ikut melaporkan hasil pemilu di sekitarnya melalui teknologi.

Bekerja sama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity, gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS).

Baca juga: KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara

Contoh formulir C1 Plano yang bisa dikirim ke Kawalpemilu.orgKawalpemilu.org Contoh formulir C1 Plano yang bisa dikirim ke Kawalpemilu.org

Masyarakat diminta memfoto formulir C1 Plano yang dipampang  di TPS-nya, kemudian mengunggahnya ke upload.kawalpemilu.org.

Semakin banyak formulir C1 Plano yang terlaporkan, berarti semakin banyak data yang terjaga kebenarannya.  Melalui KPSJ, data perolehan suara bisa dikawal bersama-sama, semua orang bisa memverifikasinya jika terjadi kejanggalan.

Berdasarkan data Kawalpemiu.org, pada 2014 terdapat sekitar 470.000 TPS yang terpantau. Sementara tahun ini jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 809.000 TPS.

Adapun, jumlah formulir di masing-masing TPS juga mengalami peningkatan menjadi 5-7 formulir, karena pemilu kali ini memilih eksekutif juga legislatif.

Aplikasi kawal suara dari BPN

Tak mau ketinggalan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga memiliki aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengawal suara hasil pemilu 17 April nanti.

Aplikasi ini berbasis native mobile dan bernama "Rekat Indonesia". Ini memudahkan untuk segenap relawan atau masyarakat yang ingin berpartisipasi mengawal suara dalam pemilu tanpa batasan wilayah geografis dan ketersediaan jaringan.

"Aplikasi ini untuk mengawal dan mengawasi suara pasangan capres-cawapres 02 di TPS, sehingga para relawan dari berbagai elemen pendukung telah membentuk Relawan Kawal TPS Indonesia disingkat Rekat Indonesia," kata Koordinator Rekat Indonesia Tanty Widanarni.

"Kemenangan harus dirancang, karena aplikasi Rekat Indonesia sekaligus memiliki tiga fungsi, yaitu menggalang relawan, mengawal penghitungan, dan menjadi bukti digital yang valid bagi suara Prabowo-Sandi," ujar dia.

Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi Luncurkan Aplikasi untuk Pantau Perolehan Suara di TPS

Selain aplikasi "Rekat Indonesia", Tim BPN juga memiliki aplikasi lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengawal pemilu. Aplikasi itu bernama "Relawan Adil Makmur" yang dapat diunduh baik di Android, iOS, dan sistem operasi lainnya.

Direktur Saksi BPN Prasetyo Hadi menyebut aplikasi ini sebagai satu upaya mengawal suara dengan melibatkan relawan dengan teknologi.

"Dengan cara ini, semua masyarakat pengguna smartphone dapat menjadi saksi di TPS masing-masing. Ini pula merupakan semangat rakyat dalam gotong-royong menjaga TPS," kata Prasetyo.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Pentingnya pengawalan

Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin menyebutkan, pengawalan terhadap pemilu penting dilakukan agar pemilu memiliki kredibilitas transparansi yang tinggi, sehingga hasil akhirnya minim perdebatan juga gugatan.

"Pengawasan adalah kunci mengurangi keraguan orang atas hasil pemilu dan juga kunci untuk meyakinkan agar tidak ada protes hasil pemilu dengan pegawasan yang kuat," ujar Afif.

Sementara itu, Kawalpemilu.org melalui situsnya menyebut pemilu di Indonesia sudah cukup transparan, namun dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara mandiri dan independen oleh segenap lapisan masyarakat, membuat Pemilu 2019 jauh lebih transparan.

"Pemilu Indonesia sudah jadi contoh dunia dengan inisiatif open data KPU. Dengan kita bergotong-royong, kita bisa membuat Pemilu 2019 ini menjadi jauh lebih transparan lagi!" bunyi kalimat penutup dalam situs.

Mari bergotong-royong mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tercipta hasil yang sesuai dengan suara rakyat di lapangan. Katakan, tidak ada celah diberikan untuk kecurangan, tidak ada ruang disediakan untuk pelanggaran.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X