MK Putuskan Suket Bisa Dipakai "Nyoblos", KPU Diingatkan Sesuaikan Peraturan

Kompas.com - 29/03/2019, 11:15 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk segera menyesuaikan peraturan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang baru.

Putusan MK ini menjadi sumber hukum baru bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman tetapi belum memiliki e-KTP.

"Warga sebanyak 4.231.823 yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki e-KTP terjamin hak konstitusionalnya dalam pemilu 2019. KPU harus segera mengubah PKPU terkait hal tersebut," ujar Baidowi melalui keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Ini 4 Putusan MK untuk Hari Pencoblosan Pemilu 2019

Meskipun sudah memasuki masa reses, Baidowi mengatakan, Komisi II akan menyediakan waktu untuk menggelar rapat konsultasi terkait PKPU ini.

Rapat dengar pendapat itu dilakukan agar putusan MK bisa disikapi tepat dan tidak bias.

Salah satu yang harus diwaspadai dalam penggunaan suket ini adalah potensi adanya suket palsu di lapangan.

"Maka perangkat KPPS dan pengawas TPS harus benar-benar selektif terhadap calon pemilih yang menggunakan suket," kata dia.

Sebelumnya, MK telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: MK Ingatkan Pemerintah Percepat Perekaman E-KTP

Perkara itu yang didaftarkan pada Selasa (5/3/2019) itu diajukan oleh tujuh pihak, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Kemudian, terdapat pula dua orang warga binaan Lapas Tangerang, yaitu Augus Hendy dan A. Murogi bin Sabar, serta dua karyawan, Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.

Para pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9).

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X