Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 70,2 Persen Responden Nilai KPU Bekerja Sesuai Prosedur

Kompas.com - 28/03/2019, 20:47 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat menilai baik kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Hal itu diketahui berdasarkan survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS) 15-22 Maret 2019.

Dalam surveinya, CSIS menanyakan kepada responden penilaian atas bagaimana KPU menyelenggarakan pemilu sejauh ini. Hasilnya sebanyak 70,2 persen responden menilai KPU bekerja secara baik dan sesuai prosedur, sementara 24,8 persen responden menilai kinerja KPU biasa saja.

Baca juga: Tindak Lanjuti Putusan MK, Ini Langkah yang Akan Dilakukan KPU

"Sementara yang menilai KPU kinerjanya buruk hanya 1,9 persen saja," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Survei juga mengukur kinerja KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu. Sebanyak 92,3 persen masyarakat sudah mengetahui bahwa akan digelar pemilu serentak. Dari jumlah yang mengetahui, sebanyak 97 persen mengaku akan menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: MK Kabulkan Uji Materi, KPU Kembali Buka Layanan Pindah TPS

Namun, responden yang mengaku terdaftar di sebagai pemilih baru 93,7 persen. Adapun jumlah responden yang sudah mengetahui lokasi TPS 73,3 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan pemilu khususnya untuk di luar negeri. Para pemilih di luar negeri akan menentukan pilihannya lebih awal daripada di Indonesia yang baru dilaksanakan 17 April mendatang. Bagaimana antusiasme dan mungkin saja kendala yang masih dihadapi pemilih di luar negeri? Simak pembahasannya bersama founder Kongres Diaspora Indonesia, Dino Patti Djalal dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu, Titi Anngraini.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com