Tindak Lanjuti Putusan MK, Ini Langkah yang Akan Dilakukan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, KPU akan merumuskan langkah berikutnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu.

Arief mengatakan, ada dua opsi sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut, yaitu melalui surat edaran atau mengubah Peraturan KPU (PKPU).

"Nanti kamirumuskan dulu beberapa harus kita buat, apa cukup dibuat dengan surat edaran atau harus mengubah PKPU," kata Arief usai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Sebelumnya, MK membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

Baca juga: MK Tegaskan KPU Bisa Bentuk TPS Tambahan Sesuai DPTb

Dari perkara tersebut, MK memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos.

Kemudian, MK memutuskan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti sakit, tertimpa bencana, hingga menjalankan tugas.

MK juga memperpanjang waktu penghitungan suara maksimal 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Arief mengatakan, opsi yang lebih cepat adalah melalui penerbitan surat edaran kepada penyelenggara pemilu lainnya.

Baca juga: Selaku Pemohon, Perludem Harap Dukcapil dan KPU Segera Tindak Lanjut Putusan MK

Tak hanya kepada penyelenggara, ia mengatakan, sosialisasi juga harus dilakukan untuk peserta pemilu.

"Jadi banyak hal harus dikerjakan bukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Tapi peserta pemilu juga harus paham keputusan MK ini. Pemilih juga harus segera dapat informasi tentang hal ini," ujar Arief.

Sebelumnya, sebanyak tujuh pemohon mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (5/3/2019).

Ketujuh pemohon tersebut adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Baca juga: MK Perpanjang Waktu Penghitungan Suara pada Pemilu 2019 hingga 12 Jam

Kemudian, terdapat pula dua orang warga binaan di Lapas Tangerang, yaitu Augus Hendy dan A. Murogi bin Sabar, serta dua karyawan, Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.

Para pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9).