Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedua Capres-cawapres "Dihantui" Golput dengan Jenis yang Berbeda

Kompas.com - 27/03/2019, 12:04 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dibayang-bayangi kelompok yang memilih golput alias golongan putih.

Namun, menurut dia, masing-masing pasangan calon dibayangi jenis golput yang berbeda.

"Kedua kandidat ini sama-sama dihantui oleh golput dengan jenis yang berbeda," kata Hasanuddin saat diskusi 'Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda', di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Ia menilai, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin "terancam" oleh pemilih yang golput karena ideologi.

Baca juga: MUI Hanya Imbau Masyarakat Mencoblos, Tak Haramkan Golput

Golput ideologis adalah pemilih yang menganggap kedua pasangan calon tidak ada yang sesuai dengan ekspektasinya.

Pasangan calon nomor urut 01 itu dinilai paling dirugikan oleh golput kategori ini karena beberapa kebijakan Jokowi dianggap tak sejalan ekspektasi publik.

"Itu lebih berpengaruh ke Jokowi karena kita bisa melihat bahwa di beberapa bulan terakhir itu ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik," kata dia.

Sementara itu, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai paling dirugikan oleh pemilih yang golput apatis.

Baca juga: Ini Tiga Jenis Golput Menurut Pengamat, Ideologis Hingga Apatis

Pemilih dalam kategori golput apatis, kata dia, tidak peduli dengan pesta demokrasi tersebut. Menurut Hasanuddin, pemilih yang golput apatis kebanyakan anak muda.

Oleh karena itu, paslon nomor urut 02 yang paling dirugikan karena banyak pemilihnya yang juga merupakan anak muda.

"Kalau kita baca hasil survei banyak pemilih 02 itu mayoritas anak-anak muda 17-21 tahun. Padahal kalau kita lihat yang golput apatis itu kebanyakan dari pemilih muda atau pemilih pemula," ujar Hasanuddin.

"Sehingga kalau kita lihat pemilih pemula banyak yang paling dirugikan adalah 02 karena potensi suaranya akan berkurang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com