Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Jenis Golput Menurut Pengamat, Ideologis Hingga Apatis

Kompas.com - 27/03/2019, 10:05 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjabarkan tiga kategori golongan putih (golput).

Kategori pertama adalah golput ideologis. Artinya, pemilih merasa kedua pasangan calon tidak ada yang sesuai dengan ekspektasinya.

"Di satu sisi, dia tidak puas dengan kinerja Jokowi, di sisi lain dia tidak sreg dengan Prabowo-Sandiaga," kata Hasanuddin saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Dukung MUI, KPU Sebut Golput Mubazir Politik

Kemudian, golput teknis. Hasanuddin menjelaskan bahwa pada kategori ini, pemilih tidak memilih karena terkendala hal-hal teknis.

Direktur Eksekutif Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Misalnya, pemilih yang tidak mengetahui waktu pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 hingga terkendala terkait Kartu Identitas Penduduk elektronik (e-KTP).

Seperti diketahui, e-KTP merupakan salah satu syarat utama bagi WNI untuk bisa memilih di Pemilu 2019.

Baca juga: Maruf Amin: Imbauan MUI agar Tidak Golput Sudah Sejak Pemilu 2014

Jenis terakhir disebut sebagai golput apatis. Menurutnya, pemilih dalam kategori ini memang tidak peduli dengan pesta demokrasi tersebut.

"Ketiga golput apatis, mereka cuek tidak mau datang ke TPS karena tidak tertarik dengan proses pemilu. Yang kita lihat, pemilih yang golput apatis ini didominasi oleh pemilih dengan usia muda," ungkap dia.

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap golput pada pemilihan umum dapat menimbulkan mudharat. MUI beranggapan sudah seharusnya masyarakat wajib memilih pemimpin sehingga tidak ada alasan lagi untuk golput. Bagi MUI memilih pemimpin yang telah memenuhi syarat adalah kewajiban. Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan memilih pemimpin dalam konteks kenegaraan hukumnya wajib yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan mewajibkan memilih pemimpin secara tidak langsung menghindari golput. Menurut MUI ketika seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dapat menimbulkan dosa dan mudharat. #MUI #Golput #FatwaMUI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com