Kompas.com - 21/03/2019, 08:55 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Perguruan Tinggi, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa 5 Maret 2019 lalu. Dok. Humas Kementerian PertahananMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Perguruan Tinggi, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa 5 Maret 2019 lalu.

KOMPAS.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, sebagai bentuk penguatan jati diri mahasiswa, pemerintah harus terus menumbuhkan rasa bela negara di linkungan perguruan tinggi.

"Bela negara harus dilaksanakan di perguruan tinggi dan dievaluasi dalam rangka penguatan jati diri mahasiswa baru yang sedang mencari identitas atau jati dirinya,” kata Ryamizard saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Perguruan Tinggi, Selasa 5 Maret 2019 lalu di kantor Kemhan, Jakarta.

Seperti dalam keterangan tertulisnya, Menhan menambahkan, kesadaran bela negara tidaklah dibawa sejak lahir, tetapi perlu ditumbuhkan secara terus menerus. Karena itu, pembinaan bela begara adalah upaya tanpa henti untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Oleh sebab itu, lanjut Menhan, program bela negara harus dimasukan ke dalam kurikulum agar penerapannya efektif. Apalagi, kurikulum bela negara dinilai terbukti menjadi salah satu upaya untuk mencegah pengaruh negatif yang memengaruhi mahasiswa, seperti terorisme, paham radikal, dan narkotika.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersama jajarannya di Kementerian Pertahanan (Kemhan) berfoto dengan para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia.Dok. Humas Kementerian Pertahanan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersama jajarannya di Kementerian Pertahanan (Kemhan) berfoto dengan para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia.
Sebagai langkah awal, kata Ryamizard, ketika masa orientasi mahasiswa, materi bela negara bisa dimasukkan empat hari di kelas. Setelah itu baru pemberian pemahaman bela negara lebih lanjut.

"Di dalamnya bisa disampaikan tujuan dari tindakan teroris itu apa, untuk menekan paham radikal itu bagaimana. Lalu bagaimana hukumnya kalau orang Indonesia tapi tidak mengakui Pancasila," ujar Ryamizard.

Menhan Ryamizard Ryacudu berharap melalui rapat koordinasi tersebut muncul gagasan dan masukan dari perserta rapat untuk penyempurnaan baik dari segi materi, maupun pengembangannya secara terintegrasi dengan kurikulum pendidikan lainnya.

Adapun peserta rapat yang hadir merupakan para pemimpin perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Perlu diketahui, Penyelenggaraan Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, telah disepakati pada 2017 oleh Kemhan dan Kemenristek Dikti.

Saat ini beberapa perguruan tinggi bahkan telah ada yang menjadi inisiator dan mengkoordinir PKBN di wilayahnya. Untuk itu Kemhan memberikan penghargaan kepada Rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah menjadi inisiator tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X