Kemenkes Tunda Penghapusan 2 Obat Kanker

Kompas.com - 15/03/2019, 15:59 WIB
Ilustrasi obat.Shutterstock Ilustrasi obat.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan memastikan untuk menunda penghapusan obat Bevacizumab dan Cetuximab dari Formularium Nasional (Fornas). Selama ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan hanya menjamin obat yang masuk daftar Fornas.

Sebagai tambahan informasi, kedua obat tersebut diberikan untuk penderita kanker kolorektal metastasis atau stadium lanjut.

"Sudah ditunda menunggu nanti hasil kajian," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, berdasarkan keterangan Kemenkes yang disampaikan ke Kompas.com, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, penghapusan obat ini telah dipertimbangkan, salah satunya dengan dilakukannya penelitian oleh ahli untuk melihat keefektifan obat tersebut.

Baca juga: BPJS Kesehatan Siapkan Pengganti Obat Kanker Payudara Trastuzumab

Nila mengatakan, pemberian obat Bevacixumab dan Cetuximab yang memiliki harga tergolong tinggi masih dapat ditanggung oleh pemerintah, asalkan terdapat bukti manfaat obat yang dapat memperpanjang usia pasien.

"Pada waktu itu kita sudah bicara dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), organisasi profesi, perhimpunan dokter-dokter yang melakukan kemoterapi, (dan lainnya)," ujar Nila.

"Semua setuju untuk ini (kedua obat tersebut) tidak diberikan. Tetapi ada ikatan dokter bedah digestif yang mengatakan bahwa itu obat masih (berpengaruh) positif. Kami minta standar dan bukti bahwa memang itu ada (pengaruh positifnya). Akan kami perhitungkan atau bicarakan kembali," kata dia.

Meskipun begitu, Nila menjamin obat standar untuk penyintas kanker kolorektal akan tetap diberikan.

Sama seperti kasus sebelumnya, pemerintah pernah berencana untuk menghapus obat kanker Trastuzumab. Obat jenis ini diberikan untuk penderita kanker payudara HER2 positif 3.

Namun, pada akhirnya pemberian obat kepada penderita kanker HER2 positif 3 tetap dijamin oleh pemerintah.

Baca juga: Kemenkes: Obat Kanker Trastuzumab Tetap Ditanggung oleh BPJS



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X