[KLARIFIKASI] Tudingan soal Polri Bentuk Pasukan "Buzzer" Dukung Jokowi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Sebuah informasi yang diunggah oleh salah satu akun Twitter mengaku telah mengungkap bahwa Mabes Polri telah mengorganisasi buzzer yang mendukung Presiden Joko Widodo alias calon petahana dalam Pilpres 2019.

Informasi itu kemudian viral di beberapa platform media sosial, seperti Twitter dan Facebook.

Dalam sebuah unggahan, bahkan disertai potongan tayangan acara di televisi yang berisi pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya memberikan penjelasan terkait pengungkapan yang dilakukan sebuah akun Twitter itu.

Selain itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend Pol Dedi Prasetyo memberikan tanggapan mengenai tuduhan terhadap Polri itu.

Narasi yang beredar:

Informasi itu menyebutkan, terdapat 100 orang di tiap Polres di seluruh Indonesia yang dijadikan buzzer untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Salah satu video terkait konten yang diunggah tersebut menunjukkan sebuah akun Instagram yang diduga menjadi pusat koordinasi pasukan "buzzer ala kepolisian" ini.

Selain itu, terdapat sebuah hasil investigasi yang menunjukkan para buzzer yang disebut sebagai "Alumi Sambhar" itu menggunakan sebuah aplikasi khusus yang diberi nama "Shambar".

Berdasarkan penelusuran akun Twitter itu, diketahui bahwa alamat IP (Internet Protocol Address)-nya menunjukkan berasal dari Mabes Polri.

Berikut tangkapan layarnya:

Twitter Salah satu unggahan akun yang menyebut adanya buzzer penyebar hoaks.

Penelusuran Kompas.com:

Salah satu post di Facebook turut menyertakan sejumlah penjelasan dari pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya di televisi.

Kompas.com pun berupaya menghubungi Mustofa untuk mendapatkan penjelasan. Apalagi, dalam potongan tayangan televisi itu, Mustofa juga mengaku telah mengecek alamat IP seperti yang disebut dalam post yang diunggah di Twitter tersebut.

Menurut dia, pihak kepolisian sebaiknya segera melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan pembongkaran adanya buzzer penyebar hoaks yang terkoneksi dengan alamat IP (Internet Protocol Address) milik Polri.

"Pertama saya kan kemarin hanya memberitahu Polri melalui televisi karena itu sudah viral, kan. Saya ingin menindaklanjuti, mohon itu diperiksa ke (pengunggah) karena membongkar. Menurut saya itu membantu polisi, misalkan IP (Internet Protocol Address)-nya Polri itu di-hack, maka Polri harus menghubunginya, karena kan merasa dibantu," kata Mustofa kepada Kompas.com, Jumat (8/3/2019) sore.

Selain itu, Mustofa juga meminta agar pembuat aplikasi Sambhar yang diduga digunakan untuk penyebaran konten hoaks ke media sosial perlu ditelusuri.

"Ada developer yang membuat aplikasi, yang developer itu menghubungkan ke IP Polri, maka Polri harus mencari (pengunggah) ini, untuk berterima kasih dan mencari developer-nya. Kalau sudah ketemu developer-nya, nanti akan ketahuan bagaimana developer itu kok bisa terkoneksi ke IP Mabes Polri," ujar dia.

Baca juga: Viral soal Kabar Polri Mengorganisasi Buzzer Pendukung Jokowi, Ini Penjelasannya