[KLARIFIKASI] Tudingan soal Polri Bentuk Pasukan "Buzzer" Dukung Jokowi

Informasi itu kemudian viral di beberapa platform media sosial, seperti Twitter dan Facebook.

Dalam sebuah unggahan, bahkan disertai potongan tayangan acara di televisi yang berisi pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya memberikan penjelasan terkait pengungkapan yang dilakukan sebuah akun Twitter itu.

Selain itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend Pol Dedi Prasetyo memberikan tanggapan mengenai tuduhan terhadap Polri itu.

Narasi yang beredar:

Informasi itu menyebutkan, terdapat 100 orang di tiap Polres di seluruh Indonesia yang dijadikan buzzer untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Salah satu video terkait konten yang diunggah tersebut menunjukkan sebuah akun Instagram yang diduga menjadi pusat koordinasi pasukan "buzzer ala kepolisian" ini.

Selain itu, terdapat sebuah hasil investigasi yang menunjukkan para buzzer yang disebut sebagai "Alumi Sambhar" itu menggunakan sebuah aplikasi khusus yang diberi nama "Shambar".

Berdasarkan penelusuran akun Twitter itu, diketahui bahwa alamat IP (Internet Protocol Address)-nya menunjukkan berasal dari Mabes Polri.

Berikut tangkapan layarnya:

Kompas.com pun berupaya menghubungi Mustofa untuk mendapatkan penjelasan. Apalagi, dalam potongan tayangan televisi itu, Mustofa juga mengaku telah mengecek alamat IP seperti yang disebut dalam post yang diunggah di Twitter tersebut.

Menurut dia, pihak kepolisian sebaiknya segera melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan pembongkaran adanya buzzer penyebar hoaks yang terkoneksi dengan alamat IP (Internet Protocol Address) milik Polri.

"Pertama saya kan kemarin hanya memberitahu Polri melalui televisi karena itu sudah viral, kan. Saya ingin menindaklanjuti, mohon itu diperiksa ke (pengunggah) karena membongkar. Menurut saya itu membantu polisi, misalkan IP (Internet Protocol Address)-nya Polri itu di-hack, maka Polri harus menghubunginya, karena kan merasa dibantu," kata Mustofa kepada Kompas.com, Jumat (8/3/2019) sore.

Selain itu, Mustofa juga meminta agar pembuat aplikasi Sambhar yang diduga digunakan untuk penyebaran konten hoaks ke media sosial perlu ditelusuri.

"Ada developer yang membuat aplikasi, yang developer itu menghubungkan ke IP Polri, maka Polri harus mencari (pengunggah) ini, untuk berterima kasih dan mencari developer-nya. Kalau sudah ketemu developer-nya, nanti akan ketahuan bagaimana developer itu kok bisa terkoneksi ke IP Mabes Polri," ujar dia.

Tanggapan Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah bahwa pihak kepolisian membuat pasukan penyebar hoaks.

"Hal itu tidak benar. Bahwa sumber info dari akun tersebut adalah anonymous, artinya tidak dapat diklarifikasi, dikonfirmasi, dan diverifikasi. Artinya, berita-berita yang disebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/3/2019).

Polri, lanjut Dedi, adalah pihak netral, sehingga tidak mungkin membentuk pasukan penyebar hoaks seperti yang ditudingkan.

"Polri adalah institusi negara yg mengawal demokrasi dan mengamankan kontestasi Pemilu 2019 dengan prinsip netralitas yang utama serta menjamin proses pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, sejuk dan damai," ucap Dedi.

"Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan terkait hal tersebut dapat dilaporkan dan akan ditindaklanjut," kata dia.

Sementara itu, Dedi menyampaikan, Polri telah melakukan penyelidikan kepada akun yang menyebarkan informasi ini.

"Saat ini Ditsiber Bareskrim sedang melakukan pendalaman dan analisa digital terkait isu tersebut," tuturnya.