Kompas.com - 07/03/2019, 20:31 WIB
Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimAhli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, harus ada review terhadap Undang-Undang ITE.

Pasalnya, Undang-Undang ini telah banyak menimbulkan korban, termasuk pada Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet.

Robet ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituding melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia melalui orasinya di Aksi Kamisan, Kamis (28/2/2019) yang menyinggung soal dwifungsi ABRI.

"Memang Undang-Undang ini sudah banyak sekali menimbulkan korban, sehingga saya kira ke depannya memang harus ada review dari para pembuat Undang-Undang karena Robertus Robert bukan (korban) yang pertama kali," kata Bivitri saat ditemui di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019).

Baca juga: Peneliti ICW: Video Robertus Dipotong, Konteksnya Jadi Sangat Berubah

Menurut Bivitri, ada baiknya Undang-Undang ITE dicabut. Namun, jika langkah itu belum memungkinkan, setidaknya pemerintah tidak memberlakukan Undang-Undang tersebut hingga review selesai dilakukan.

Paling penting, harus ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut mengenai politik dan hukumnya.

"Dilihat, di-review plus minusnya. Banyak minusnya sih untuk konteks demokrasi dan hukum," kata Bivitri.

Polisi menetapkan Robertus Robet sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia.

Baca juga: YLBHI: Tak Ada Niat Robertus Robet Menghina TNI

Berdasarkan surat dari kepolisian, Robet dijerat Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 207 KUHP.

Robet diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks, atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Dalam orasinya itu, Robet menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan mahasiswa pergerakan 1998 untuk menyindir institusi ABRI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Nasional
MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

Nasional
HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X