Sudah Ada 10, Inspektorat Sebut 3 Kementerian dan Lembaga Lagi yang Bisa Ditempati TNI

Kompas.com - 05/03/2019, 14:34 WIB
Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA/SIGID KURNIAWANIrjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra mengungkapkan ada kementerian dan lembaga baru yang bisa diduduki perwira aktif TNI, di antaranya adalah Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut.

"Saat ini UU TNI masih dalam proses revisi dengan menambahkan beberapa kementerian, antara lain Kemenkomaritim, Kantor Staf Kepresidenan, dan Badan Keamanan Laut," ujar Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Komisi I Dinilai Perlu Membahas soal Rencana Restrukturisasi TNI

Dia menambahkan, dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut juga akan mengubah nama dan nomenklatur lembaga seperti Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Sar Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


TNI, lanjut Herindra, menempatkan personelnya di berbagai kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

"Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 dilaksanakan karena ada kementerian atau lembaga yang baru terbentuk setelah tahun 2004," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...

Herindra kemudian menampik isu bahwa restrukrisasi TNI merupakan bentuk bangkitnya dwifungsi ABRI. Menurutnya, penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga sudah ada sejak UU Nomor 34 Tahun 2004 berlaku.

"Karena secara profesionalitas, banyak perwira kita, yakni angkatan laut yang sudah menduduki jabatan di Bakamla. Kemudian sekarang ada KSP, makanya sekarang ditambahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebutkan prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga.

Baca juga: Restrukturisasi TNI, Istana Yakin Tak akan Bebani Anggaran Negara

Kementerian dan lembaga tersebut yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X