Komisi I Dinilai Perlu Membahas soal Rencana Restrukturisasi TNI

Kompas.com - 01/03/2019, 20:18 WIB
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dalam acara diskusi bertajuk Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi, di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lokataru Foundation Haris Azhar dalam acara diskusi bertajuk Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi, di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR dinilai harus ikut bertanggung jawab untuk meluruskan polemik rencana pemerintah terkait pengisian jabatan di kementerian dan lembaga oleh perwira TNI.

Hal itu disampaikan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar saat acara diskusi bertajuk "Dwifungsi Disfungsi TNI" di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

"Sebetulnya Komisi I tanggung jawab harusnya buka, tanggung jawab bukan dalam rangka negatif, tapi tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog," ungkap Haris.

Oleh karena itu, Komisi I DPR disarankan memanggil pihak yang terkait dengan rencana tersebut.


Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...

Haris menyebutkan DPR juga perlu memanggil para politisi seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sebelumnya mengaku menjadi orang yang menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

"Komisi I mustinya gelar dong, rapatin ini semua, panggil politisi yang ngomong," tuturnya.

DPR, menurut Haris, perlu mengklarifikasi kompetensi politisi yang mengungkapkan rencana tersebut.

Selain itu, hal yang juga perlu diklarifikasi antara lain latar belakang rencana tersebut, kebutuhannya, hingga kapasitas TNI.

Sebelumnya diberitakan, rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Baca juga: Timses Prabowo Kritik Rencana Restrukturisasi TNI di Era Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X