TKN: Kesalahan UU Adminduk Tak Bedakan Warna E-KTP WNA

Kompas.com - 02/03/2019, 13:50 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Seobayo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Seobayo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Firman Soebagyo, mengatakan, ada kesalahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Kesalahan tersebut berupa tidak adanya aturan yang membedakan KTP elektronik atau e-KTP untuk warga negara Indonesia (WNI) dan e-KTP untuk warga negara asing (WNA).

Padahal, pembeda itu penting supaya penanda kepemilikan e-KTP menjadi lebih jelas.

"Meskipun secara teknis dibedakan, yaitu bahasa di dalam e-KTP orang asing itu menggunakan bahasa Inggris, itu tidak bisa dilihat kasatmata," kata Firman dalam diskusi bertajuk 'e-KTP, WNA, dan Kita' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

"Kalau di beberapa negara yang saya lihat, di Amerika, di Eropa, ada perbedaan signifikan tentang pewarnaan sehingga siapa pun yang melihat dari jauh, ketahuan, oh ini (e-KTP) asing, ini (e-KTP) Indonesia," katanya.

Baca juga: Perludem: Isu E-KTP WNA Mudah Digoreng

Menurut Firman, penghentian sementara pencetakan e-KTP untuk WNA bisa menjadi solusi sementara untuk meredam isu yang simpang siur soal kepemilikan WNA atas e-KTP.

Tetapi, ke depannya, perlu upaya yang lebih konkret supaya isu ini tidak lagi menjadi polemik.

Jika ke depannya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerapkan kebijakan pembedaan warna pada e-KTP WNA, hal itu harus diiringi dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU Minta Kemendagri Berikan Data WNA yang Punya e-KTP

"Kalau tiba-tiba nanti Kemendagri mengubah warna (e-KTP WNA) tanpa dasar hukum, ini melanggar undang-undang. Oleh karena itu, peraturan ini bisa dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lain," ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Meski begitu, Firman menegaskan, tak ada yang salah dari pembuatan e-KTP untuk WNA. Sebab, ketentuan tersebut telah dikuatkan dalam undang-undang.

Kebijakan pembuatan e-KTP WNA, menurut dia, bukan berasal dari Presiden Joko Widodo, melainkan pemerintahan sebelumnya.

"Pemerintah dalam hal ini melaksanakan undang-undang, yaitu undang-undang tahun 2006, kemudian diperbaiki tahun 2013. Artinya, undang-undang ini produk lama, bukan kebijakan Pak Jokowi," katanya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X