Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Menurut Prabowo

Kompas.com - 28/02/2019, 16:35 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung soal masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dalam pidato pembukaan di acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Menurut Prabowo, persoalan itu muncul karena pengelolaan negara yang tidak baik. Sehingga keuntungan pengelolaan kekayaan alam nasional tidak tinggal dalam negeri.

Selain itu, lanjut Prabowo, kebocoran anggaran akibat praktik korupsi juga menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan. Ia menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 1.000 triliun.

Baca juga: Politisi PKS Tak Masalah Kunjungan Prabowo Disambut Dukungan untuk Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengatakan, jika terpilih dan memerintah, Prabowo yakin bisa menuntaskan persoalan BPJS Kesehatan.

"Kalau saudara-saudara mengatakan defisit BPJS, kalau tidak salah Rp 20 triliun. Kalau saya mengatakan Rp 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil," ujar Prabowo.

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, Prabowo akan membenahi sektor investasi. Hal itu bertujuan agar hasil pengelolaan kekayaan alam nasional diinvestasikan di dalam negeri.

Prabowo yakin tata kelola ekonomi yang baik, khususnya di sektor investasi, dapat mencegah mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

"Uang indonesia mengalir keluar, untuk itu kita harus kelola ekonomi kita dengan baik supaya tidak terlalu banyak yang keluar supaya kita bisa perbaiki (BPJS) kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji semua harus diperbaiki," tutur dia.

Baca juga: Prabowo: Kalau Saya Memimpin, Defisit BPJS Kesehatan Masalah Kecil

Sementara itu untuk mengatasi kebocoran anggaran karena praktik korupsi, Prabowo akan memperbaiki gaji para birokrat, pejabat negara dan kepala daerah.

"Kalau.kita mau korupsi hilang, gaji semua pejabat, semua birokrasi harus diperbaiki," ucapnya.

Acara dialog komunitas kesehatan tersebut dihadiri ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari berbagai organisasi profesi.

Sejumlah organisasi profesi yang hadir yakni, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Ikatan Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com