Kompas.com - 28/02/2019, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hadir dalam debat tim sukses pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2019 dengan tema "Membangun Indonesia Inklusif Disabilitas", Kamis (28/2/2019), di Gedung KPU, Jakarta.

Debat ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Hadir dalam debat tersebut Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, dan perwakilan TKN Yustitia Arief.

Sementara, mewakili BPN, hadir Edriana Noerdin dan Astriana Baiti Sinaga.

Baca juga: Penyandang Disabilitas Boleh Didampingi Saat Mencoblos Surat Suara

Ketua KPU Arief Budiman  mengatakan, debat ini penting untuk mendalami visi-misi capres-cawapres khusus untuk penyandang disabilitas.

"Sudah menjadi tugas kita untuk terus menjaga, melayani, dan memfasilitasi siapapun untuk bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu. Maka bekerja sama dengan Koalisi Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang disabilitas itu menjadi penting bagi KPU," kata Arief dalam sambutannya di hadapan ratusan penyandang disabilitas di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Menurut Arief, debat ini relevan dengan tema debat ketiga yang salah satunya mengangkat isu kesehatan.

Uraian pertanyaan dan jawaban dari timses diharapkan bisa menjadi langkah konkrit pasangan capres-cawapres mengimplementasikan programnya.

Baca juga: Penyandang Disabilitas Ingin Ada Kuota Minimal Kelompoknya di Legislatif

"Siapa pun yang menang, implementasikan apa yang sudah menjadi cita-cita bersama, apa yang sudah menjadi visi misi dari masing-masing calon," kata Arief.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia Pemilu Akses Disabilitas, Ariani Soekanwo, mengatakan, debat timses ini merupakan upaya untuk mengelaborasi visi misi capres-cawapres.

Ia berharap, kedua paslon punya komitmen untuk mendorong penyandang disabilitas menjadi SDM yang berkualitas, produktif, dan mandiri atas dasar kesetaraan hak manusia.

"Kepada teman-teman dimohon mencermati, memberikan masukan agar implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepat waktu dan tepat arah," ujar Ariani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Nasional
Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Nasional
Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.