BPN Prabowo: Konflik Agraria Era Jokowi 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya

Kompas.com - 18/02/2019, 09:32 WIB
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada debat kedua Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menuturkan, pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun, hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyesalkan klaim Jokowi tersebut.

Menurut dia, data lain yang beredar menunjukkan situasi yang berbeda. Ia pun mengutip salah satu pemberitaan terkait konflik agraria yang terjadi di era Jokowi.

"Banyak sekali data-data yang asal klaim padahal jejak digital dengan gampang menganggap data itu salah. Contoh, beliau katakan tidak ada konflik agraria, di sini (salah satu pemberitaan) konflik agraria era Pak Jokowi 41 orang tewas, 546 dianiaya," kata Sudirman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019)

Hal senada juga disampaikan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pada saat Jokowi menyampaikan klaim tersebut, Prabowo tak ingin menilai Jokowi berbohong dalam forum debat. Prabowo, kata dia, lebih memilih menyerahkan klaim tersebut untuk dinilai masyarakat.

"Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan kepada publik menilai mana pemimpin yang menjunjung nilai nilai kejujuran mana yang tidak. Padahal media tulis dengan terang konflik agraria di era Jokowi 41 orang tewas dan 546 dianiaya," kata dia.

Baca juga: Dua Klaim Lingkungan Jokowi dalam Debat Capres yang Bikin Blunder

Ia menilai klaim tersebut merupakan suatu kebohongan yang jelas. Dahnil khawatir kebohongan tersebut nantinya berdampak buruk dalam kontestasi politik.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan selalu ada ganti rugi karena porsi cost land of acquisition atau biaya pembebasan lahan yang sebenarnya kecil sekali, yakni hanya 2 sampai 3 persen. Saat pemerintahannya membangun infrastruktur, biaya pembebasan lahan kemudian dinaikkan menjadi 4-5 persen.

"Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4-5 persen sehingga seluruh kontraktor jalan memberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat," pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Nasional
KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Nasional
Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X