Debat Kedua, Prabowo Singgung Janji Jokowi soal Tak Akan Impor Pangan

Kompas.com - 17/02/2019, 23:57 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung soal janji Presiden Joko Widodo yang tak akan membuat kebijakan impor pangan saat debat kedua pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Prabowo mengatakan, pada awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi pernah berjanji tak akan impor pangan. Namun menurut Prabowo saat ini pemerintah justru banyak mengimpor berbagai komoditas pangan.

"Waktu Pak Jokowi menjabat menyampaikan bahwa tidak akan impor komoditas pangan ternyata dalam empat tahun ini Bapak memimpin banyak sekali impor," ujar Prabowo.

Prabowo menilai kebijakan pemerintah dalam mengimpor pangan justru membebani para petani. Terlebih lagi impor pangan justru dilakukan pada masa panen.


Baca juga: Prabowo Tanya soal Impor Pangan, Ini Jawaban Jokowi

Ia mencontohkan, impor gula dalam jutaan ton yang dilakukan pada saat masa panen

"Ini terus terang saja sangat memukul kehidupan petani. Petani tebu panen tapi gula dari luar masuk dalam jutaan ton," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Jokowi sendiri mengakui pemerintah masih menerapkan kebijakan impor. Namun ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah banyak mengurangi impor pangan.

Menurut Jokowi, di tahun 2014 tercatat impor jagung mencapai 3,5 juta ton. Kemudian pada 2018 pemerintah hanya mngimpor jagung sebanyak 180 ribu ton.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Alasan Jokowi yang Terus Impor Pangan

Sementara, petani jagung telah memproduksi sebesar 3,3 juta ton.

"Sehingga impor bisa dikatakan banyak berkurang. Memang kita butuh waktu panjang untuk melakukan itu," ujar Jokowi.

Sementara di bidang produksi beras, lanjut Jokowi, saat ini mengalami surplus atau kelebihan stok cadangan.

Jokowi mengatakan, pada 2018 produksi beras mencapai 33 juta ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat berada di angka 29 juta ton.

"Artinya ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. Apa artinya? kita ini sudah surplus," kata Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X