Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Berpaling dari Prabowo ke Jokowi…

Kompas.com - 14/02/2019, 06:59 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Partai Berkarya menempatkan dua orang tokoh yang terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai pengurus dan anggota.

Dukungan berlanjut hingga Prabowo mencalonkan diri menjadi capres pada Pemilu 2014.

Baca juga: Heboh Pengakuan La Nyalla dan Isu PKI yang Tak Kunjung Padam

Pada 2014, ia menginisiasi Rumah Merah Putih sebagai basecamp pendukung Prabowo. Rumah itu sebenarnya merupakan tempat bagi komunitas La Nyalla yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprato, Surabaya, Jawa Timur.

Rumah Merah Putih merujuk pada nama koalisi yang coba dibangun Prabowo-Hatta ketika itu, Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, La Nyalla mengalihkan dukungan ke Jokowi karena ia merasa kepentingan politiknya tidak pernah difasilitasi oleh Prabowo.

Baca juga: Tinggalkan Prabowo, La Nyalla Pilih Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Menurut dia, saat Pilkada Jatim 2018, Prabowo tidak juga memberikan rekomendasi untuk dirinya sebagai cagub Jawa Timur.

"Saya capek jadi oposisi, sekarang dukung yang pasti-pasti saja, yang programnya sudah nyata dan jelas," ujarnya.

Terakhir, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) memilih sikap politik yang berbeda dengan para petinggi Partai Berkarya lainnya.

Sebagai wakil ketua umum, Muchdi justru menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meskipun Partai Berkarya telah bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Muchdi Pr Dukung Jokowi, TKN Sebut Parpol Koalisi Prabowo-Sandiaga Tak Solid

Melalui video yang beredar, Muchdi diketahui hadir dalam acara silaturahim Presiden Joko Widodo dengan purnawirawan TNI-Polri di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Pada kesempatan yang sama, sebanyak 1.000 perwakilan purnawirawan TNI-Polri juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah alasan mengenai alasan mendukung Jokowi diungkapkan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

"Pertama, karena saya melihat Pak Jokowi ini sudah berbuat banyak selama lima tahun ini. Pembangunan yang dirasakan masyarakat Indonesia itu sudah jelas, mulai jalan tol, masalah pelabuhan, masalah airport, masalah industri, dan lain-lain," kata Muchdi dalam sebuah video yang beredar.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Manuver Muchdi Pr Dukung Jokowi Bukan Sikap Resmi Partai

Menurut dia, hal itu tidak dilakukan oleh presiden siapa pun selama 15 tahun reformasi.

Lebih lanjut, dalam video wawancara itu Muchdi menyatakan Prabowo tidak akan bisa melakukannya lima tahun ke depan. Sebab, Muchdi yang juga pernah menjabat Danjen Kopassus TNI AD mengaku sudah lama mengenal Prabowo sebagai kawan.

"Pak Prabowo itu, kan, kawan saya. Jadi, saya kira itu tidak bisa dilakukan Pak Prabowo lima tahun ke depan," ucap Muchdi.

Baca juga: Perjalanan Politik Muchdi PR, dari Gerindra hingga Dukung Jokowi...

Mantan Deputi V BIN itu tercatat ikut mendirikan Gerindra bersama Prabowo Subianto dan Fadli Zon.

Setelah lama di Partai Gerindra, Muchdi memutuskan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 18 Februari 2011 di Solo, Jawa Tengah.

Menjelang Pemilu 2019, Muchdi memutuskan untuk bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan putra presiden ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra.

Muchdi bergabung dengan Partai Berkarya bersama Pollycarpus Budihari Priyanto, yang pernah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com