Mereka yang Berpaling dari Prabowo ke Jokowi…

Kompas.com - 14/02/2019, 06:59 WIB
Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). Kristian ErdiantoKetua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap politik Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono ( Muchdi Pr) menambah panjang deretan tokoh pendukung Prabowo Subianto yang mengalihkan dukungan ke Jokowi.

Tokoh tersebut mulai dari petinggi partai politik, mantan kepala daerah, hingga gubernur. Dukungan mereka didasarkan pada berbagai alasan.

Sebagian dari mereka pernah memiliki kedekatan dengan Prabowo ataupun menjadi bagian dari tim pemenangan pada Pilpres 2014.

Baca juga: Manuver Politik Muchdi Pr, Petinggi Berkarya yang Beralih Dukung Jokowi

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tercatat pernah menjadi tim sukses Prabowo-Hatta. Saat itu ia menempati posisi strategis, yakni juru debat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta.

Selain Ngabalin, ada pula Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Saat ini Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Adapun pada Pemilu 2014, Yusril menjadi saksi ahli pihak Prabowo-Hatta dalam sidang sengketa hasil pemilu.

Meski bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril menegaskan bahwa ia tidak bergabung dalam tim kampanye nasional.

Baca juga: Perjalanan Politik Yusril dan PBB hingga Akhirnya Dukung Jokowi-Maruf

Sebagai pengacara dari luar tim, Yusril akan membantu jika Jokowi-Ma'ruf dan timnya berhadapan dengan proses hukum selama masa Pilpres 2019.

Tak lama kemudian Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusril mengatakan, keputusan itu diambil karena dianggap paling realistis untuk partainya.

"PBB sebenarnya tidak bisa mencalonkan orang dalam pilpres. Jadi kami memilih apa yang paling baik bagi umat Islam dan bagi PBB sendiri," ujar Yusril saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB di Ancol, Jakarta, Minggu (27/1/2019) malam.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Yusril mengatakan, PBB ingin lolos ambang batas parlemen 4 persen dan mendapatkan kembali kursi di DPR.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dengan sesama partai ataupun dengan capres.

Menurut Yusril, yang paling mungkin dan paling bisa bernegosiasi hanya dengan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Menurut Yusril, Realistis bagi PBB untuk Dukung Jokowi-Maruf

Diakuinya, PBB telah lebih dulu berkomunikasi dengan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, menurut Yusril, tidak ada titik temu dalam negosiasi.

Mantan kader Partai Gerindra, La Nyalla Mattalitti, juga mengalihkan dukungan ke Jokowi. Padahal, La Nyalla diketahui mendukung Prabowo Subianto sejak digandeng Megawati menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2009.

Dukungan berlanjut hingga Prabowo mencalonkan diri menjadi capres pada Pemilu 2014.

Baca juga: Heboh Pengakuan La Nyalla dan Isu PKI yang Tak Kunjung Padam

Pada 2014, ia menginisiasi Rumah Merah Putih sebagai basecamp pendukung Prabowo. Rumah itu sebenarnya merupakan tempat bagi komunitas La Nyalla yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprato, Surabaya, Jawa Timur.

Rumah Merah Putih merujuk pada nama koalisi yang coba dibangun Prabowo-Hatta ketika itu, Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, La Nyalla mengalihkan dukungan ke Jokowi karena ia merasa kepentingan politiknya tidak pernah difasilitasi oleh Prabowo.

Baca juga: Tinggalkan Prabowo, La Nyalla Pilih Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Menurut dia, saat Pilkada Jatim 2018, Prabowo tidak juga memberikan rekomendasi untuk dirinya sebagai cagub Jawa Timur.

"Saya capek jadi oposisi, sekarang dukung yang pasti-pasti saja, yang programnya sudah nyata dan jelas," ujarnya.

Terakhir, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) memilih sikap politik yang berbeda dengan para petinggi Partai Berkarya lainnya.

Sebagai wakil ketua umum, Muchdi justru menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meskipun Partai Berkarya telah bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Muchdi Pr Dukung Jokowi, TKN Sebut Parpol Koalisi Prabowo-Sandiaga Tak Solid

Melalui video yang beredar, Muchdi diketahui hadir dalam acara silaturahim Presiden Joko Widodo dengan purnawirawan TNI-Polri di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Pada kesempatan yang sama, sebanyak 1.000 perwakilan purnawirawan TNI-Polri juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah alasan mengenai alasan mendukung Jokowi diungkapkan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

"Pertama, karena saya melihat Pak Jokowi ini sudah berbuat banyak selama lima tahun ini. Pembangunan yang dirasakan masyarakat Indonesia itu sudah jelas, mulai jalan tol, masalah pelabuhan, masalah airport, masalah industri, dan lain-lain," kata Muchdi dalam sebuah video yang beredar.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Manuver Muchdi Pr Dukung Jokowi Bukan Sikap Resmi Partai

Menurut dia, hal itu tidak dilakukan oleh presiden siapa pun selama 15 tahun reformasi.

Lebih lanjut, dalam video wawancara itu Muchdi menyatakan Prabowo tidak akan bisa melakukannya lima tahun ke depan. Sebab, Muchdi yang juga pernah menjabat Danjen Kopassus TNI AD mengaku sudah lama mengenal Prabowo sebagai kawan.

"Pak Prabowo itu, kan, kawan saya. Jadi, saya kira itu tidak bisa dilakukan Pak Prabowo lima tahun ke depan," ucap Muchdi.

Baca juga: Perjalanan Politik Muchdi PR, dari Gerindra hingga Dukung Jokowi...

Mantan Deputi V BIN itu tercatat ikut mendirikan Gerindra bersama Prabowo Subianto dan Fadli Zon.

Setelah lama di Partai Gerindra, Muchdi memutuskan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 18 Februari 2011 di Solo, Jawa Tengah.

Menjelang Pemilu 2019, Muchdi memutuskan untuk bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan putra presiden ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra.

Muchdi bergabung dengan Partai Berkarya bersama Pollycarpus Budihari Priyanto, yang pernah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan Munir.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X