Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Mark Up dan Penyalahgunaan Anggaran Modus Korupsi Paling Banyak di 2018

Kompas.com - 08/02/2019, 11:49 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi yang terjadi sepanjang 2018. Dua modus yang paling sering digunakan adalah mark up (penggelembungan) dana dan penyalahgunaan anggaran.

Menurut ICW, terdapat 76 kasus yang menggunakan modus mark up anggaran. Modus tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 541 miliar.

"Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah kepada Kompas.com, Kamis (7/2/2019).

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Perempuan Berperan Besar Cegah Korupsi

Modus kedua yang juga banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran dengan 68 kasus korupsi. Modus tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 455 miliar.

Selain itu, ada beberapa modus lainnya yang digunakan seperti kasus penggelapan sebanyak 62 kasus, dengan nilai kerugian negara Rp 441 miliar.

Baca juga: Dugaan Penganiayaan 2 Pegawai KPK, ICW Minta KPK Usut Kemungkinan Bocornya Informasi

Kemudian, modus laporan fiktif sebanyak 59 kasus. Modus laporan fiktif membuat kerugian negara Rp160 miliar.

Berikutnya, modus penyuapan sebanyak 51 kasus dengan nilai suap Rp 67,9 miliar. Kasus penyuapan itu disertai tindakan pencucian uang dengan nilai Rp 57 miliar.

Selain itu, terdapat modus membuat kegiatan/proyek fiktif sebanyak 47 kasus. Modus tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 321 miliar.

Kompas TV Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi solidaritas melawan upaya pelemahan KPK. Aksi ini sebagai respons KPK terhadap dugaan penganiayaan 2 pegawainya di Hotel Borobudur, Jakarta pada 2 Februari lalu. Aksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, menilai peristiwa penganiayaan bisa mengganggu tugas KPK. Yudi juga meminta Kapolri untuk tegas menyelidiki kasus itu. Meski ada penganiayaan terhadap pegawainya, KPK berkomitmen tak takut mengungkap kasus korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com