Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Beri Keterangan soal Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Wilayah Papua

Kompas.com - 07/02/2019, 15:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, KPK akan menyampaikan hasil penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah Papua.

Namun, Febri masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait wilayah penanganan kasus tersebut.

"Akan kami sampaikan salah satu perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di salah satu daerah tersebut, jadi nanti kami akan sampaikan pada publik. Karena ini hak publik untuk tahu sampai di mana tahapan atau proses penanganan perkara dalam kasus korupsi tersebut," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Menurut Febri, hingga saat ini, KPK menangani 9 kasus dugaan korupsi di wilayah Papua. Dan sebanyak 18 tersangka telah terjerat dalam kasus-kasus tersebut.

"Kami sedang mencermati lebih lanjut dugaan korupsi yang lainnya, baik yang terjadi di kabupaten, kotanya ataupun wilayah Papua atau Papua Barat itu sendiri," ujar Febri.

Febri mengatakan, KPK menaruh perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi di wilayah Papua dan sekitarnya. Sebab, KPK ingin mendukung proses pembangunan di tanah Papua berjalan dengan baik.

"Ini untuk mendukung proses pembangunan di Papua yang menggunakan uang rakyat semestinya dinikmati oleh rakyat Papua. Tapi ketika korupsi terjadi maka akan ada pihak tertentu baik pejabat, swasta yang mengambil uang yang seharusnya menjadi hak rakyat," ujar dia.

Pemberantasan korupsi di wilayah Papua ditujukan agar proses dan hasil pembangunan di sana bisa dirasakan secara utuh oleh masyarakat.

"Karena kalau pembangunan dikorupsi oleh pejabat di sana atau pun pejabat di tempat lain atau pihak swasta, maka yang dirugikan adalah masyarakat," kata Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com