Menunggu Realisasi Janji KPU Umumkan Nama-nama Caleg Eks Koruptor...

Kompas.com - 29/01/2019, 09:35 WIB
Gedung Komisi Pemilihan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilihan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali berjanji akan mengumumkan nama-nama calon legislatif mantan narapidana korupsi. Janji yang kesekian kali disampaikan, tetapi nama-nama itu tak kunjung dipublikasikan.

Kali ini, KPU berjanji, daftar caleg eks koruptor akan diumumkan dalam waktu dekat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebutkan, sekitar akhir Januari atau awal Februari 2019.

Kita tunggu saja.

Kata Wahyu, KPU memang menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan daftar nama tersebut. Alasannya, KPU ingin ingatan masyarakat mengenai caleg eks koruptor tetap hangat hingga hari pemungutan suara.

Baca juga: ICW Desak KPU Segera Umumkan Daftar Caleg Eks Koruptor

Menurut dia, ini bagian dari strategi KPU.

"Justru momentum ini yang paling tepat," kata Wahyu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau kita asumsikan akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kan ada sekitar lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari itu kan cukup bagi masyarakat untuk mencermatinya, sekaligus menjadi berita yang hangat," lanjut dia.

Selain diumumkan lewat situs resmi KPU, daftar caleg eks koruptor juga akan diumumkan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Baca juga: KPK Apresiasi Rencana KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

Wahyu menjelaskan, daftar tersebut tak hanya akan memuat nama dan identitas caleg, tetapi juga kasus hukum yang pernah menjeratnya, termasuk putusan peradilan kasus hukum yang bersangkutan.

Desak KPU

Desakan agar KPU segera mengumumkan caleg eks koruptor datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut ICW, pengumuman caleg eks koruptor merupakan komitmen KPU untuk menciptakan pemilu berintegritas.

"Kami mendesak KPU untuk segera mengumumkan nama-nama mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi caleg. Sebab, ini sudah menjadi komitmen awal KPU untuk membangun pemilu berintegritas," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Baca juga: KPU Akan Umumkan Caleg Eks Koruptor, Sekjen Gerindra Bilang Bagus

Donal mengatakan, penting bagi KPU untuk segera umumkan daftar nama caleg eks koruptor.

Daftar tersebut nantinya bisa digunakan publik untuk mendapat informasi mengenai rekam jejak caleg mantan napi korupsi.

Harapannya, publik bisa melakukan pertimbangan yang cukup dalam memilih calon wakil rakyatnya.

Didukung KPK

Rencana KPU segera mengumumkan daftar caleg eks koruptor juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bagus ya, kalau KPU akhirnya merealisasikan niat tersebut karena sebelumnya kan itu pernah disampaikan ke KPK dan kami bilang bahwa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku KPK sangat mendukung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/1/2019) sore.

Baca juga: Tak Kunjung Umumkan Caleg Eks Koruptor, Apa Alasan KPU?

Menurut Febri, langkah itu bisa membuat masyarakat menjadi calon pemilih yang benar-benar mengetahui latar belakang caleg yang mereka pilih.

Calon pemilih juga diharapkan bisa memilih caleg yang bebas dari kejahatan korupsi.

"Apalagi, KPK sudah menangani ratusan anggota DPR RI, anggota DPRD, dan juga kepala daerah atau ratusan pelaku kasus korupsi di sektor politik ini. Jangan sampai kemudian di tahun 2019 ini terpilih lagi orang-orang yang sudah pernah melakukan korupsi sebelumnya," kata Febri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X