Kompas.com - 23/01/2019, 19:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Asera mengatakan, sejak awal dia mencurigai ada upaya anggota Komisi B DPRD Kalteng untuk memeras pejabat Sinarmas.

Hal itu dikatakan Asera saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Asera bersaksi untuk tiga pejabat Sinarmas yang didakwa menyuap anggota DPRD.

"Komisi B ini mereka kompak Pak. Mereka satu grup, ketua, sekretaris, dan Arisavana. Yang jelas, kalau ada saya, mereka bubar," kata Asera kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Sebelum Minta Uang, Anggota DPRD Kalteng Ajak Pejabat Sinarmas Berteman

Menurut Asera, kecurigaannya timbul karena beberapa anggota Komisi B selalu berbisik-bisik saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi perkebunan sawit milik Sinarmas.

Dalam berita acara pemeriksaan, Asera mengatakan, ia menduga ada oknum yang melakukan pemerasan kepada perusahaan sawit.

Dua di antaranya adalah Ketua Komisi B Borak Milton dan Sekretaris Komisi Punding Bangkan.

"Melihat gelagat mereka setiap pulang dari lapangan ada yang tidak beres, saya pasti marah. Setelah itu ada pertemuan di luar yang saya tidak tahu. Itu yang dalam hati saya bilang tidak beres," kata Asera.

Baca juga: Bersaksi di Sidang, Anggota DPRD Kalteng Mengaku Tidur Saat Kunjungan ke Lahan Sinarmas

Adapun, tiga terdakwa dalam perkara ini yakni, Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy juga menjabat Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Kemudian, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas. Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Satu terdakwa lainnya yakni, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Buat Laporan Kunker Fiktif untuk Pencairan SPJ

Ketiganya didakwa menyuap anggota Komisi B DPRD Kalteng sebesar Rp 240 juta.

Menurut jaksa, pemberian itu diduga agar anggota Komisi B DPRD tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng, yang melibatkan PT BAP.

Selain itu, agar Komisi B tidak membahas masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Nasional
Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Nasional
Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Nasional
Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Nasional
Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Nasional
Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Nasional
Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Nasional
Dicecar soal Dugaan Dekat dengan Politikus, Calon Komisioner Komnas HAM Petahana Jawab Begini

Dicecar soal Dugaan Dekat dengan Politikus, Calon Komisioner Komnas HAM Petahana Jawab Begini

Nasional
Kapolri: Ferdy Sambo Resmi Sudah Tidak Menjadi Anggota Polri

Kapolri: Ferdy Sambo Resmi Sudah Tidak Menjadi Anggota Polri

Nasional
Ridwan Kamil Diprediksi Berpeluang Jadi Cawapres 2024, Karier Politiknya Akan Bersinar

Ridwan Kamil Diprediksi Berpeluang Jadi Cawapres 2024, Karier Politiknya Akan Bersinar

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri

Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.