Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kritik itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Menteri Susi bersilaturahim dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Usai menyampaikan sambutannya, Jokowi memanggil tiga orang nelayan ke podium. Salah satunya adalah Agus Mulyono dari Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Agus mengkritik Menteri Susi karena sempat melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan.

Agus menegaskan bahwa alat tangkap cantrang adalah warisan dari para leluhur nelayan sejak zaman Belanda.

Dia mengklaim, alat itu tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan oleh Susi.

"Jadi ikan itu musiman Bapak, bukan punah karena cantrang, salah besar. Cantrang itu bukan alat punah, alat mensejahterakan dan ramah lingkungan, IPB tanya Bapak, ramah lingkungan dan semuanya sudah dikaji," kata Agus.

Baca juga: Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Agus pun mengkritik alat pengganti cantrang yang disediakan oleh Kementerian KKP. Menurut dia, alat itu tidak seefektif cantrang.

"Alat itu ternyata tidak cocok, karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata dia.

Agus juga menyinggung soal administrasi yang berjalan lambat di bawah kepemimpinan Susi.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi dan menteri Susi sudah lama menyatakan bahwa penggunaan cantrang tak lagi di larang.

Baca juga: Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Namun, menurut dia, surat izin yang melegalkan penggunaan cantrang itu tak pernah terbit.

"Semenjak Bu Menteri ini lama, lama, lama, lama dan tidak keluar izin, padahal Bapak silahkan melaut, sudah memperbolehkan. Bu Susi waktu di mobil komando juga silahkan melaut, ini demi Pak Jokowi ya, iya, tapi suratnya enggak keluar sampai sekarang, kapal-kapal pada macet," kata Agus.

Untungnya, lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat instruksi kepada Polri untuk tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan cantrang.

Nelayan pengguna cantrang pun tetap bisa bebas melaut.

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com