Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Kompas.com - 17/01/2019, 22:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengenakan busana rancangan Anne Avantie saat Jakarta Fashion Week 2019 di Senayan City, Jakarta, Selasa (23/10/2018). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengenakan busana rancangan Anne Avantie saat Jakarta Fashion Week 2019 di Senayan City, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang berani dan nekat. Hal itu ia katakan dalam debat pertama pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Awalnya Jokowi menuturkan bahwa selama memimpin ia telah membentuk kabinet yang berperspektif keadilan gender.

Ada sembilan menteri perempuan, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Saat membentuk kabinet ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu. Itu adalah menteri luar negeri perempuan pertama," ujar Jokowi.


Baca juga: Survei Populi: Susi Pudjiastuti, Menteri Paling Gaduh di Kabinet

"Kemudian menteri BUMN, Menteri Keuangan kemudian menteri LHK. Kemudian menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan," ucap dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, dirinya juga pernah membentuk panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari perempuan.

Ia mengatakan Pansel tersebut telah berhasil memilih pimpinan KPK yang terbaik.

"Dan saya juga pernah membentuk yang namanya pansel KPK terdiri dari sembilan perempuan. Mereka bisa memilih komisioner terbaik," kata Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X