Kompas.com - 17/01/2019, 22:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengenakan busana rancangan Anne Avantie saat Jakarta Fashion Week 2019 di Senayan City, Jakarta, Selasa (23/10/2018). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengenakan busana rancangan Anne Avantie saat Jakarta Fashion Week 2019 di Senayan City, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang berani dan nekat. Hal itu ia katakan dalam debat pertama pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Awalnya Jokowi menuturkan bahwa selama memimpin ia telah membentuk kabinet yang berperspektif keadilan gender.

Ada sembilan menteri perempuan, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Saat membentuk kabinet ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu. Itu adalah menteri luar negeri perempuan pertama," ujar Jokowi.

Baca juga: Survei Populi: Susi Pudjiastuti, Menteri Paling Gaduh di Kabinet

"Kemudian menteri BUMN, Menteri Keuangan kemudian menteri LHK. Kemudian menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan," ucap dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, dirinya juga pernah membentuk panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari perempuan.

Ia mengatakan Pansel tersebut telah berhasil memilih pimpinan KPK yang terbaik.

"Dan saya juga pernah membentuk yang namanya pansel KPK terdiri dari sembilan perempuan. Mereka bisa memilih komisioner terbaik," kata Jokowi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Nasional
MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

Nasional
HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X