Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Kompas.com - 14/02/2018, 11:29 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau SKPT di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1/2018) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau SKPT di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan, nelayan harus memahami, cantrang tidak dapat digunakan terus menerus sebagai alat penangkap ikan.

Para nelayan harus mulai beralih ke alat penangkapan ikan lain demi menjaga keberlanjutan usaha perikanannya serta ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi yang akan datang.

"Setiap kali nangkap ikan (pakai cantrang), kapal 70 GT atau 100 GT, ikan yang dibuang minimal 1 kuintal, 5 kuintal, kadang sampai 1 ton. Kan itu sayang," ujar Susi saat menghadiri pendataan ulang, verifikasi dan validasi kapal cantrang di Rembang, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Rabu (14/2/2018).

(Baca juga : Penuhi Tuntutan Nelayan, Menteri Susi Izinkan Cantrang)

Susi berhitung-hitung, jika ada 200 kapal nelayan cantrang di Rembang dan jumlah ikan serta biota laut lainnya yang semestinya tidak terjaring sebanyak 1 kilogram per kapal, maka bisa dibayangkan rusaknya biota laut.

"Kalau di Rembang saja ada lebih dari 200 kapal, dikali saja dengan jumlah 200 kilogram (ikan dan biota laut lainnya yang semestinya tidak terjaring). Satu hari kapal bisa buang 40 ton ikan rucah," lanjut Susi.

Oleh sebab itu, Susi mengimbau nelayan segera beralih dari alat penangkapan ikan cantrang ke alat penangkapan ikan lain yang lebih ramah lingkungan. KKP akan mengakomodasi peralihan tersebut.

(Baca juga : KKP: 156 Nelayan Bersedia Mengganti Cantrang, 31 Menolak)

Susi melanjutkan, lebih baik nelayan menangkap ikan dengan alat yang tepat, ukuran yang tepat serta mempunyai efektivitas tinggi dalam kerjanya.

Dengan demikian, bukan hanya pemilik kapal besar saja yang dapat menikmati untung, namun juga nelayan tradisional.

Acara pendataan ulang, verifikasi dan validasi kapal cantrang di Rembang, Jawa Tengah itu digelar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung. Acara ini dimulai Senin (12/2/2018) dan bakal digelar sampai Kamis (15/2/2018).

KKP sudah menggelar acara serupa di Kota Tegal dari 1 hingga 4 Februari 2018 lalu. Acara serupa akan dilaksanakan di sejumlah kota nelayan lainnya di Pulau Jawa.

Acara ini dilaksanakan menyusul diizinkannya kapal cantrang beroperasi selama masa peralihahan alat tangkap ikan dari cantrang ke alat tangkap yang direkomendasikan oleh KKP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X