Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Kompas.com - 14/02/2018, 11:29 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau SKPT di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1/2018) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau SKPT di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan, nelayan harus memahami, cantrang tidak dapat digunakan terus menerus sebagai alat penangkap ikan.

Para nelayan harus mulai beralih ke alat penangkapan ikan lain demi menjaga keberlanjutan usaha perikanannya serta ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi yang akan datang.

"Setiap kali nangkap ikan (pakai cantrang), kapal 70 GT atau 100 GT, ikan yang dibuang minimal 1 kuintal, 5 kuintal, kadang sampai 1 ton. Kan itu sayang," ujar Susi saat menghadiri pendataan ulang, verifikasi dan validasi kapal cantrang di Rembang, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Rabu (14/2/2018).

(Baca juga : Penuhi Tuntutan Nelayan, Menteri Susi Izinkan Cantrang)

Susi berhitung-hitung, jika ada 200 kapal nelayan cantrang di Rembang dan jumlah ikan serta biota laut lainnya yang semestinya tidak terjaring sebanyak 1 kilogram per kapal, maka bisa dibayangkan rusaknya biota laut.

"Kalau di Rembang saja ada lebih dari 200 kapal, dikali saja dengan jumlah 200 kilogram (ikan dan biota laut lainnya yang semestinya tidak terjaring). Satu hari kapal bisa buang 40 ton ikan rucah," lanjut Susi.

Oleh sebab itu, Susi mengimbau nelayan segera beralih dari alat penangkapan ikan cantrang ke alat penangkapan ikan lain yang lebih ramah lingkungan. KKP akan mengakomodasi peralihan tersebut.

(Baca juga : KKP: 156 Nelayan Bersedia Mengganti Cantrang, 31 Menolak)

Susi melanjutkan, lebih baik nelayan menangkap ikan dengan alat yang tepat, ukuran yang tepat serta mempunyai efektivitas tinggi dalam kerjanya.

Dengan demikian, bukan hanya pemilik kapal besar saja yang dapat menikmati untung, namun juga nelayan tradisional.

Acara pendataan ulang, verifikasi dan validasi kapal cantrang di Rembang, Jawa Tengah itu digelar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung. Acara ini dimulai Senin (12/2/2018) dan bakal digelar sampai Kamis (15/2/2018).

KKP sudah menggelar acara serupa di Kota Tegal dari 1 hingga 4 Februari 2018 lalu. Acara serupa akan dilaksanakan di sejumlah kota nelayan lainnya di Pulau Jawa.

Acara ini dilaksanakan menyusul diizinkannya kapal cantrang beroperasi selama masa peralihahan alat tangkap ikan dari cantrang ke alat tangkap yang direkomendasikan oleh KKP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X