Prabowo Sebut Menteri Perempuan Tak Berpihak ke Rakyat, Jokowi Bantah

Kompas.com - 17/01/2019, 23:31 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi  di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).  Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

KOMPAS.com - Ajang debat pertama Pilpres 2019 dimanfaatkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk mengkritik kinerja Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.

Secara khusus, Prabowo menyinggung tentang menteri perempuan dalam Kabinet Kerja.

"Yang kita masalahkan adalah kebijakan. Jangan hanya perempuan diangkat kita bangga. Tapi perempuan cakap pro rakyat. Dan tidak perempuan yang mengambil kebijakan merugikan rakyat," kata Prabowo dalam debat yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam.

Pernyataan ini keluar dari mulut Ketua Umum Partai Gerindra ini, saat disinggung Jokowi soal posisi strategis di partainya yang semuanya diduduki oleh kaum laki-laki, tidak ada perempuan.

"Saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi tak bela rakyatnya sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan," ujar Prabowo.

Jokowi pun membela sembilan menteri yang pernah dan masih ada di  kabinetnya. Ia menyebutkan beberapa menteri sebagai contohnya.

Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Saya mengakui ini adalah perjuangan, kita belum puas. Tapi kami buka peluang sebesar-besarnya emak-emak, perempuan. Sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak," kata Jokowi.

Ia juga mengemukakan tentang panitia seleksi KPK yang pernah ia buat semuanya terdiri dari perempuan.

"Saya juga pernah membentuk Pansel KPK, terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Mereka bisa memilih komisioner yang paling baik," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X