Salin Artikel

Prabowo Sebut Menteri Perempuan Tak Berpihak ke Rakyat, Jokowi Bantah

KOMPAS.com - Ajang debat pertama Pilpres 2019 dimanfaatkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk mengkritik kinerja Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.

Secara khusus, Prabowo menyinggung tentang menteri perempuan dalam Kabinet Kerja.

"Yang kita masalahkan adalah kebijakan. Jangan hanya perempuan diangkat kita bangga. Tapi perempuan cakap pro rakyat. Dan tidak perempuan yang mengambil kebijakan merugikan rakyat," kata Prabowo dalam debat yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam.

Pernyataan ini keluar dari mulut Ketua Umum Partai Gerindra ini, saat disinggung Jokowi soal posisi strategis di partainya yang semuanya diduduki oleh kaum laki-laki, tidak ada perempuan.

"Saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi tak bela rakyatnya sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan," ujar Prabowo.

Jokowi pun membela sembilan menteri yang pernah dan masih ada di  kabinetnya. Ia menyebutkan beberapa menteri sebagai contohnya.

Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Saya mengakui ini adalah perjuangan, kita belum puas. Tapi kami buka peluang sebesar-besarnya emak-emak, perempuan. Sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak," kata Jokowi.

Ia juga mengemukakan tentang panitia seleksi KPK yang pernah ia buat semuanya terdiri dari perempuan.

"Saya juga pernah membentuk Pansel KPK, terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Mereka bisa memilih komisioner yang paling baik," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/23312491/prabowo-sebut-menteri-perempuan-tak-berpihak-ke-rakyat-jokowi-bantah

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke