Mendagri: 1.166 Lembaga Telah Manfaatkan Data Kependudukan untuk Layanan Publik

Kompas.com - 16/01/2019, 06:02 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) telah bekerja sama dengan 1166 lembaga negara dan swasta dalam pemanfaatan data kependudukan.

Menurut Tjahjo, data kependudukan yang ada di Kemendagri dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik.

"Ini sudah mencapai 1166 lembaga, baik lembaga negara mapun swasta yang sudah melakukan kerja sama. Saat ini kementerian, lembaga, perbankan, lembaga keuangan, asuransi, DPR, kepolisian, BNN semua sudah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan”, ujar Tjahjo di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Kemendagri Kembangkan Data Kependudukan Berbasis Face Recognition

Menurut Tjahjo, data kependudukan di Kemendagri merupakan data valid dan dikelola secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia berharap penggunaan data kependudukan Kemendagri oleh lembaga negara dan swasta bisa menekan potensi kejahatan. Salah satunya menyangkut kejahatan pemalsuan data kependudukan.

"Sekarang orang enggak bisa main-main buka rekening di bank, karena kami sudah kerjasama dengan pihak Bareskrim, membuat SIM sudah dengan Korlantas," katanya.

Baca juga: Ditjen Pajak dan Dukcapil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Bahkan, kata Tjahjo, Dirjen Dukcapil saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan seluruh rumah sakit untuk memanfaatkan data kependudukan Kemendagri. Hal itu juga demi mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kalau saya sakit di Papua, nanti kalau perlu disuntik lagi periksa aja NIK-nya, oh pernah sakit apa, pernah operasi apa, pernah menggunakan obat apa, jadi ini untuk memberikan pelayanan terbaik," kata dia.

Hal senada diungkapkan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Ia memandang kerja sama lembaga negara dan swasta bersama Kemendagri juga untuk mendorong implementasi single identity number (SIN).

Baca juga: Pemerintah Akan Blokir Data Kependudukan, 6 Juta Warga Diminta Proaktif Rekam E-KTP

"Jadi NIK digunakan untuk semua keperluan layanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum. Basisnya adalah data kependudukan yang sudah bersifat tunggal, satu NIK, satu KTP-el dan satu alamat," kata Zudan.

"Kita terus mengakurasikan data kependudukan sehingga data kependudukan kita menjadi tunggal. Akan kita terus perbaiki kualitasnya sehingga ke depan kita memiliki one data policy," lanjutnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X