Kemendagri Kembangkan Data Kependudukan Berbasis "Face Recognition"

Kompas.com - 19/11/2018, 16:12 WIB
Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/Fatimah Kartini BohangDirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) secara bertahap akan menuju kartu identitas penduduk yang terintegrasi. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan data kependudukan dengan sistem berbasis biometrik dan face recognition.

"Jadi ini adalah teknologi baru pengembangan KTP elektronik. Sebanyak 186 juta foto penduduk sudah ada sebagai database," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jakarta, Senin (19/11/2018).

Zudan menyatakan, sistem biometrik dan face recognition merupakan sistem pengenalan wajah yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar maupun video digital.

Baca juga: Tim Saber Pungli Amankan 2 PNS dan Seorang Calo Dokumen Kependudukan

"Kita bisa identifikasi orang lewat kamera pengintai, misalnya di bandara, hotel, kantor, dan lainnya. Kemarin kita sudah uji coba di Asian Games 2018 dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) di Bali," tuturnya.

 

Nantinya, penduduk Indonesia tidak perlu memiliki banyak kartu identitas seperti saat ini. Misalnya, Zudan mencontohkan, kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dua kartu itu, kata Zudan, bisa diintegrasikan ke satu kartu kependudukan.  

"Cukup yang bersangkutan dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dibuka di manapun kemudian identitasnya dapat diketahui. Namun kita perlu waktu," ucapnya.

Baca juga: Ditjen Pajak dan Dukcapil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Di masa depan, ungkap Zudan, pengidentifikasian identitas masyarakat akan keluar hasilnya dalam waktu 1-2 detik saja.

"Kita sudah bekerja sama dengan 1.331 lembaga, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk sama-sama bisa mengakses data. Jadi, pergerakanya demikian cepat," paparnya.

Untuk itu, kata Zudan, semoga program nasional tersebut bisa berjalan lebih cepat dan rapih. Harapanya, pengembangan sistem data kependudukan ini mampu membangun sebuah big data di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X