Kemendagri Kembangkan Data Kependudukan Berbasis "Face Recognition"

Kompas.com - 19/11/2018, 16:12 WIB
Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/Fatimah Kartini BohangDirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) secara bertahap akan menuju kartu identitas penduduk yang terintegrasi. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan data kependudukan dengan sistem berbasis biometrik dan face recognition.

"Jadi ini adalah teknologi baru pengembangan KTP elektronik. Sebanyak 186 juta foto penduduk sudah ada sebagai database," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jakarta, Senin (19/11/2018).

Zudan menyatakan, sistem biometrik dan face recognition merupakan sistem pengenalan wajah yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar maupun video digital.

Baca juga: Tim Saber Pungli Amankan 2 PNS dan Seorang Calo Dokumen Kependudukan

"Kita bisa identifikasi orang lewat kamera pengintai, misalnya di bandara, hotel, kantor, dan lainnya. Kemarin kita sudah uji coba di Asian Games 2018 dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) di Bali," tuturnya.

 

Nantinya, penduduk Indonesia tidak perlu memiliki banyak kartu identitas seperti saat ini. Misalnya, Zudan mencontohkan, kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dua kartu itu, kata Zudan, bisa diintegrasikan ke satu kartu kependudukan.  

"Cukup yang bersangkutan dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dibuka di manapun kemudian identitasnya dapat diketahui. Namun kita perlu waktu," ucapnya.

Baca juga: Ditjen Pajak dan Dukcapil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Di masa depan, ungkap Zudan, pengidentifikasian identitas masyarakat akan keluar hasilnya dalam waktu 1-2 detik saja.

"Kita sudah bekerja sama dengan 1.331 lembaga, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk sama-sama bisa mengakses data. Jadi, pergerakanya demikian cepat," paparnya.

Untuk itu, kata Zudan, semoga program nasional tersebut bisa berjalan lebih cepat dan rapih. Harapanya, pengembangan sistem data kependudukan ini mampu membangun sebuah big data di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X