Pemerintah Akan Blokir Data Kependudukan, 6 Juta Warga Diminta Proaktif Rekam E-KTP

Kompas.com - 17/09/2018, 13:09 WIB
Ilustrasi: e-KTP, KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP,
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan memblokir sekitar 6 juta data penduduk dewasa yang belum merekam data KTP elektronik hingga 31 Desember 2018.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh meminta masyarakat pro aktif bila tak mau data kependudukannya diblokir.

"Tanggal 31 Desember itu kan masih 100 hari dari sekarang, jadi waktu yang cukup panjang, kalau yang 6 juta penduduk dewasa ini mau proaktif," ujar Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/9/2018).

"Jadi kami tetap berharap masyarakat proaktif untuk melakukan perekaman," sambung dia.

Kemendagri menyatakan siap melayani sekitar 6 juta penduduk dewasa yang belum merekam data e-KTP.

Bila ada kendala-kendala dalam perekaman, tutur Zudan, maka masyarakat diminta segara melapor ke Kemendagri.

Meski meminta masyarakat pro aktif, Zudan memastikan, pihaknya tidak hanya pasif menunggu.

Strategi jempol bola juga akan dilakukan agar penduduk bisa merekam data e-KTP.

"Kami akan jemput bola. Misalnya ke kampus, ke RT, ke RW, dusun. Kami pastikan akan jemput bola," kata dia.

Hingga saat ini, kata dia, terdapat sekitar 10,5 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP.

Dari jumlah itu, sekitar 6 juta adalah penduduk dewasa, adapun sisanya merupakan penduduk yang akan berusia 17 tahun pada April 2019.

Kemendagri akan menyisir sekitar 6 juta penduduk dewasa yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan data kependudukan yang lebih akurat jelang Pemilu 2019.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

Nasional
Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X